by

SMA Malteng Diijinkan Belajar Tatap Muka

Ambon, BKA- Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) untuk tingkat SMA, dilakukan secara tatap muka.

Kebijakan untuk dilakukannya belajar tatap muka untuk tingkat SMA di Kabupaten Malteng itu dibuat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Maluku.

Namun pada kebijakan itu, tidak semua SMA di kabupaten itu bisa melakukan KBM tatap muka di sekolah. Khusus untuk SMA yang ada di Kecamatan Salahutu dan Leihitu, pola pembelajaran masih dilakukan secara jarak jauh. Sebab kedua wilayah itu masih berada di Pulau Ambon, berbatasan langsung dengan Kota Ambon yang berstatus zona orange.


“Kalau kondisi Kota Ambon, belum diisinkan tatap muka. Karena ada keputusan SK tiga menteri, yakni, Menteri Pendidikan, Agama dan Dalam Negeri, yang sudah mencapai revisi ketiga. Tadinya diberikan PTM (Pembelajaran Tatap Muka), tapi semuanya kembali ke kewengan Pemerintah Daerah (Pemda) yang didalamnya ada Satgas Covid-19 yang lebih tahu penetapan zona, baik merah, hijau dan kuning. Khusus zona hijau, masih bisa diperkenangkan melaksanakan PTM lewat persetujuan komite dan orangtua. Jika ada ijin dari mereka, boleh melaksanakan PTM. Malteng kan masuk dalam zona hijau, jadi bisa diperbolehkan,” jelas Kabid Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Maluku, Sirhan Jul Chaidir, Kamis (21/1).

Kebijakan Disdikbud untuk melakukan KBM Tatap Muka pada SMA di Kabupaten Malteng, kecuali sekolah yang ada di Kecamatan Salahutu dan Leihitu, dibuat berdasarkan rekomendasi Satgas Covid-19 Provinsi Maluku maupun masing-maing kabupaten/kota.

“Lewat pemetaan Satgas kabupaten, selanjutnya kita anjurkan berdasarkan pemetaan zona yang sudah ditetapkan Satgas. Sehingga tidak semua SMA di Malteng yang bisa melaksanakan PTM,” bebernya.

Sedangkan menyangkut kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malteng yang melarang dilakukannya KBM tatap muka, kata Sirham, itu merupakan kewenangan mereka.

Dalam kewenangan, terangnya, pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap pendidikan tingkat SD dan SMP. Sedangkan untuk tingkat SMA, kewenangannya ada pada Pemerintah Provinsi.

“Kalau ada larangan PTM dari Dinas kabupaten, itu kewengannya hanya SD dan SMP. Makanya kemarin pak Kacab SMA di Malteng ada telepon dan meminta petunjuk dari saya. Saya sudah sampaikan ke rekan-rekan Kacab di seluruh kabupaten/kota, agar bisa berkoordinasi dengan Pemda masing-masing dan melibatkan Satgas, karena mereka lebih tahu posisi zona itu ada dimana. Nantinya baru mereka menyampaikan, SMA-SMA dikawasan mana yang bisa menerapkan PTM. Sehingga lewat edaran Satgas, oleh provinsi menyampaikan kembali ke cabang dinas di kabupaten/kota, sehingga sekolah yang ada pada wilayah Kecamatan Salahutu-Leihitu tidak diperbolehkan melakukan PTM,” pungkasnya.(RHM)

Comment