by

SMA/SMK MBD Butuh Sumbangan Pendidikan

Ambon, BKA- Kepala Cabang (Kacab) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Veky Hematang, mengungkapkan, hampir semua SMA/SMK di kabupaten itu membutuhkan sumbangan pendidikan.

Sebab anggaran yang diterima lewat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terbilang sangat kecil, bila dibandingkan dengan sekolah di perkotaan.

“Harus saya katakan secara jujur, kalau sekolah di kota itu mereka punya jumlah siswa banyak, sehingga anggaran yang diterima juga besar. Berbeda dengan kita di MBD yang rata-rata jumlah siswa di bawah 200. Bahkan ada sekolah yang jumlah siswanya itu 35. Ada juga yang hanya 16 siswa. Jadi kita tetap butuh partisipasi dari orangtua lewat sumbangan pendidikan,” ungkap Hematang, Kamis (4/3).

Hal itu, katanya, telah dilaporkan kepada pihak Disdikbud Maluku, dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Dr. Insund Sangadji, untuk ditindaklanjuti, mengingat untuk tingkat SMA/SMK telah diingatkan untuk tidak boleh mengambil sumbangan pendidikan dari orangtua.

“Telah disampaikan kepada ibu kadis terkait situasi dan kondisi sekolah di MBD, bahwa siswa sedikit dibandingkan dengan jumlah siswa di kota. Kebanyakan jumlah siswa itu dibawah 100. Artinya kalau saya katakan begitu, maka dinas juga sudah tahu, bahwa jumlah dana BOS yang diterima juga pasti sedikit saja. Sehingga akan turut berdampak bagi pembangunan sekolah. Misalnya di SMA Negeri 15 dan 16 itu hanya memiliki tiga ruang kegiatan belajar, dari yang sebenarnya harus memiliki 6 ruangan belajar. Bahkan ada juga yang tidak ada kantor dan juga ruang guru. Nah, itu kenyataan yang terjadi di MBD, yang harus disampaikan. Bahwa ada banyak kendala yang sebenarnya menjadi tantangan, dalam rangka membangun mutu pendidikan khususnya di MBD,” beber Hematang.

Menurutnya, jika sekolah diharuskan menghentikan sumbangan pendidikan sesuai aturan, maka perlu ada pengecualian bagi sekolah-sekolah tertentu, dalam hal ini, anggaran BOS di perbesar guna membantu sekolah melakukan perbaikan kualitas pendidikan, lewat pembangunan infrastruktur dan ketercapaian kebutuhan sekolah lainnya.

“itu yang saya katakan, kalau pemerintah mau supaya kita punya sekolah di MBD tidak minta bantuan dari orangtua, maka bantuan dari pusat harus setara dengan kebutuhan di sana. Kalau bisa, dana BOSNAS untuk sekolah di pedesaan berbeda dengan yang ada di kota. Sebab apapun caranya, kalau masih jadikan jumlah siswa sebagai ukuran, tetap saja sulit untuk perbaiki mutu pendidikan di Maluku, khususnya di Kabupaten MBD,” pungkasnya. (LAM)

Comment