by

Soal Audit Irigasi Sariputih

BPKP-Jaksa Diminta Terbuka

Ambon, BKA- Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku meminta BPKP Maluku-Malut maupun Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, lebih transparan terkait audit perkara dugaan korupsi Irigasi di Desa Sariputih, Kecamatan Seram Utara, Maluku Tengah.

Direktur LIRA Maluku, Yan Sariwating, mengungkapkan, BPKP dalam pengauditan kasus yang menyeret lima tersangka ini harus transparan kepada publik. Mengapa sampai berkas audit kasus tersebut belum juga diaudit.
Hal yang sama juga disampaikan kepada penyidik Kejari Malteng.

“Pada prinsipnya BPKP kan sudah menerima berkas perkara yang dimasukan jaksa. Lalu kalau memang berkas sudah lengkap, segera audit lah. Jangan lagi beralasan begini dan begitu,” ungkap Sariwating, Minggu (10/1).

Jika memang masih terdapat kekurangan dokumen, komunikasi saja dengan penyidik. Sehingga dokumen tersebut bisa dilengkapi. Tapi kalau hanya diam, mana mungkin ada solusi yang baik. Padahal kasus ini menyeret lima tersangka.

Tak hanya di BPKP, Kejari Malteng juga harus proaktif dalam membangun koordinasi untuk audit perkara ini.
“Saya pun soroti Kejaksaan. Mereka juga harus proaktif dalam membangun koordinasi. Hal ini perlu dilakukan, supaya audit perkara cepat dilakukan,” imbuhnya.

Untuk itu, tambah dia, penyidik Kejari Malteng bersama BPKP harus terbuka. Sebab perkara ini sudah begitu lama di BPKP.

“Kita minta ada kejelasan dan keterbukaan dalam audit perkara tersebut. Kita mau supaya perkara ini cepat diselesaikan agar tidak menjadi wacana buruk di masyarakat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kasi Pidsus Kejari Malteng Asmin Hamja, mengaku, akan kembali menyurati BPKP Maluku untuk menanyakan perkembangan audit perkara korupsi irigasi tersebut.

“Ini surat kita sudah tiga kali kirim ke BPKP. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, BPKP sudah mengaudit kasus ini,” tandasnya.

Terhadap perkara dengan nilai kontrak Rp 2 miliar lebih ini, Kejari Malteng menjerat lima tersangka, masing-masing, Ahmad Litiloly PPTK selaku pembantu PPTK Markus Tahya, Yonas Riuwpassa selaku Dirut CV Surya Mas Abadi, Benjamin Liando selaku peminjam perusahan atau kontraktor, serta Megy Samson selaku KPA.

Kelimanya disangkakan dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3, jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999, jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat (1) KUHP.(SAD).

Comment