by

Soal Kasus Bandara Banda Neira, Syamiloy Minta Mantan Kacab Dimintai Keterangan

Ambon, BKA- Pegiat anti korupsi Maluku, Herman Syamiloy, mengapresiasi langkah Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Cabang Banda Neira, Ardian Junaedi, yang akan melakukan penyidikan ulang kasus dugaan korupsi pekerjaan pembangunan standar Runway Bandar Udara Banda Neira tahun 2014 lalu.

Karena itu, pihak-pihak yang diduga terlibat dalam proyek pekerjaan Bandara Banda Neira tersebut, yakni, Petrus Marina selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Baltasar Latupeirissa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Ruslan Djalal selaku Bendahara Proyek, Norberta Rerebulan selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP), dan Sutoyo selaku Direktur CV. Gria Persada (Konsultan Pengawas), harus diperiksa dan diminta pertanggungjawaban hukum. Mereka harus diseret Hal ini dilakukan agar tidak terkesan penyidikan jaksa dalam kasus ini tebang pilih.

“Jaksa juga harus panggil PPK,KPA, ULP, Konsultan untuk dimintai pertanggungjawaban hukum, mereka itu harus dikejar. Dan jaksa harus berani ungkap keterlibatan pihak lain dalam kasus ini,” jelas Siamiloy ketika menghubungi koran ini, Selasa (2/2).

Selain itu, lanjut Syamiloy, mantan Kacab Banda Neira yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini, harus dipanggil juga dan dimintai keterangan. Sebab, dialah yang lebih tahu akar masalah ini secara komprehensif.

“Entah mengapa beberapa pihak yang disebutkan tadi tidak dijadikan tersangka, saya kira eks Kacab itu lebih tahu. Jangan dia lari dari pertanggungjawaban kasus ini,” jelasnya.

Tak hanya itu, tambah Syamiloy, ada saksi yang mengaku dipersidangan, mengatakan uang sebesar Rp 340 juta digunakan untuk membeli mobil, namun mengapa, mereka ini tidak dijerat penyidik kejaksaan.

“Mengapa yang lain dipenjarakan, sementara yang lain, diloloskan. Kan korupsi ini tandatangan uang cair juga kena. Apalagi soal bicara proyek. Ini kan perbuatan bersama-sama,” tegasnya.

Untuk itu, dia meminta agar penyidikan kasus ini dibuka kembali, dan kepala Kejaksaan Tinggi Maluku juga harus mengintervensi hal ini.

“Sehingga terkesan, hukum itu jangan abal-abal. Masa yang lain nyata-nyata mengaku menggunakan uang ratusan juta untuk membelikan kendaraan pribadi, tapi tidak dijerat jaksa. Ini harus dibuka ulang,” pungkasnya.

Disisi lain, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Banda Neira, Ardian Junaedi berjanji akan membuka kembali kasus dugaan korupsi pekerjaan pembangunan standar Runway Bandar Udara Banda Neira tahun 2014 lalu.

Menurutnya, untuk materi penyidikan kasus tersebut, dia sebagai pimpinan Cabang Kejaksaan yang baru, akan mempelajari berkasnya secara mendalam. “Kasus ini kan waktu pimpinan Kacab yang lama, bahkan saya ini baru menjabat. Jadi nanti saya lihat berkasnya dulu,” ungkap Junaedi, ketika dikonfirmasi Koran ini, Minggu (31/1).

Dirinya tidak mau dikejar-kejar terkait penyidikan kasus itu, sehingga dalam waktu dekat, dia akan berkoordinasi dengan pimpinan Kejaksaan Negeri Ambon untuk menanyakan hal tersebut.

“Nanti saya koordinasi sama pimpinan dulu. Saya juga akan pelajari berkasnya dulu. Intinya disitu saja,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, saksi Welmon Rikumahu yang merupakan orang kepercayaan Marthen Pelipus Parinussa yang dipercayakan mengatur pekerjaan pembangunan standar Runway Bandar Udara Banda Neira tahun 2014, telah mengaku secara terang-terangan di dalam persidangan, kalau dirinya menggunakan uang negara sebesar Rp 340.000.000, untuk kepentingan pribadi.

Yustin Tuny yang merupakan Kuasa Hukum Marthen Pelipus Parinussa dan Sijane Nanlohy yang saat ini bestatus terpidana di kasus itu, menjelaskan, berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan Negeri Ambon, Wellmon Rikumahu menerangkan kalau dirinya menerima uang sebesar Rp 1. 078.800.000 dari Marthen Pelipus Parinussa untuk pekerjaan pembangunan Standar Runway Bandar Udara Banda Naira.

Saksi Welmon Rikumahu juga sudah mengaku, menggunakan uang Rp 340.050.000, untuk membeli mobil truc second dengan harga Rp 138.000.000, dan biaya perbaikan mobil tresebut sebesar Rp 3.000.000.

Lebih lanjut dijelaskan, kasus korupsi pekerjaan standar runway Bandar Udara Banda Neira ditangani langsung oleh Kejaksaan Negeri Ambon Cabang Banda. Dari hasil pemeriksaan, penyidik telah menetapkan Marthen Pelipus Parinussa dan Sijane Nanlohy sebagai tersangka, saat ini telah dieksekusi. Sedangkan untuk pihak lain, yakni, Welmon Rikumahu, Petrus Marina selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Baltasar Latupeirissa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Ruslan Djalal selaku Bendahara Proyek, Norberta Rerebulan selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP), Sutoyo Direktur CV. Gria Persada (Konsultan Pengawas), Kejaksaan Negeri Ambon Cabang Banda hanya jadikan mereka sebagai saksi. Padahal berdasarkan fakta persidangan mereka juga punya andil yang besar yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam pekerjaan Bandara Banda Neira. “Oleh sebab itu, kita minta Kejaksaan Banda Neira agar membuka kasus ini, dan jadikan mereka-mereka itu sebagai tersangka juga. Korupsi itu perbuatan bersama-sama, tidak bisa satu orang sendiri,” pungkasTuni.(SAD).

Comment