by

Soal Penghapusan Guru di Formasi CPNS, Tuaputty: Akan Berdampak Bagi Kualitas Pendidikan

Ambon, BKA- Rencana pemerintah pusat sesuai kebijakan Kemenpan RB, Kemendikbud, dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN), untuk menghapus formasi guru pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2021.

Rencana tersebut saat ini terus mendapat sorotan berbagai pihak. Sebab kedepan, pemerintah tidak lagi menerima guru dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS), melainkan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) .

Kalau rencana itu benar diterapkan oleh pemerintah, kata guru besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Prof. Dr. Hasan Tuaputty, tentu akan memberikan dampak besar bagi perkembangan mutu pendidikan di Indonesia.

Sebab, jika guru tidak lagi berstatus sebagai PNS, melainkan PPPK, maka akan mempengaruhi kualitas guru, terutama dari segi rekrutmen.

Ada perbedaan besar antara status PNS dengan PPPK. Menurutnya, PNS merupakan pegawai tetap, sementara PPPK hanya pegawai kontrak pemerintah yang bisa diberhentikan kapan saja.

Padahal untuk menjadi seorang guru saat ini, kata Tuaputty, sangat sulit. Karena harus memenuhi sejumlah persyaratan, misalnya, harus melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) selama enam bulan setelah menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1).

Untuk itu, hemat Tuaputty, pemerintah perlu melakukan kajian lebih mendalam lagi, terkait rencana pemberlakuan kebijakan itu. Apalagi hal tersebut akan berlaku dalam jangka waktu panjang. Yakni, perekrutan guru tidak lagi melewati jalur seleksi yang biasa dilalui dalam penerimaan CPNS, melainkan direkrut melalui jalur PPPK. Seperti yang akan dilakukan tahun ini, yaitu, akan menerima 1 juta PPPK untuk menjawab pemerataan guru di Indonesia.

“Kalau memang diangkat seperti ini, tidak boleh PPG. Karena itu kontrak. Siapa saja bisa kontrak. PPG ini kan sudah benar-benar dibina selama 6 bulan setelah S1. Jadi menurut saya, harus benar-benar dikaji dengan baik, sehingga tidak terkesan bahwa guru hanya merupakan suatu beban bagi masyarakat. Guru itu proses dengan benar, karena memang dia yang membentuk karakter bangsa ini. Apalagi menjadi seorang guru diera sekarang, sangat butuh suatu proses dan tahapan yang panjang dan sulit. Dan guru sekarang ini, sudah benar-benar teruji, karena sudah melewati banyak proses. Dengan demikian, saya berpikir ini harus dikaji lagi lebih jauh. Alasan guru dialihkan ke PPPK ini kan untuk mengatasi persoalan pindah domisili, ketika bertugas 4 sampai 5 tahun. Tapi kan tidak serta merta lalu mengambil kebijkan seperti ini. Ada kriteria lain yang bisa diambil untuk menjawab persoalan yang ada. Misalnya, guru perempuan harus mengabdi kepada suaminya kalau sudah menikah. Suka tidak suka, mereka harus mengikuti suaminya. Dan itu bukan soal pemerataan, tapi kewajiban. Persoalannya, dengan guru status PPPK, apakah haknya sama dengan PNS atau tidak? Ini yang harus kaji,”tegas Tuaputty.

Menurutnya, jika pemerintah serius untuk alihkan status guru menjadi PPPK, maka sudah harus memperjelas hak para guru, agar tidak terkesan menjadikan PPPK sebagai solusi untuk mengatasi pemerataan guru, tanpa memikirkan kesejahteraan mereka.

“Saya yakin, pemerintah tidak berpikir seperti itulah, karena pemerintah harus berpikir kedepannya. Bagaimana menata pendidikan kedepannya lebih baik. Karena itulah, antara hak dan kewajiban harus seimbang. Karena kalau PPPK tidak menjamin kesejahteraan, lama-kelamaan bisa saja animo masyarakat untuk masuk fakultas keguruan atau sekolah-sekolah yang berbau pendidikan, menjadi sangat minim. Karena mereka berpikir soal masa depannya. Untuk apa orang sekolah, kalau tidak begitu menjamin kesejahteraannya. Jangan sampai dengan PPPK, kewajiban dijalankan secara penuh, tapi hak tidak jelas. Oleh karena itu, harus dikaji lagi. Kalau PPPK ini benar-benar harus merupakan lembaga yang profesional yang sama dengan sekarang ini, maka hak mereka juga harus diperjelas. Karena intinya disitu. Harus simbang antara hak dan kewajiban,” pungkas Tuaputty. (LAM)

Comment