by

Soal Raibnya BLT Desa Wonreli, Pengacara Minta Jaksa Transparan

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri MBD di Wonreli, Tony Lesnusa diminta tranparan dalam penyikapi persoalan raibnya anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) milik pemerintah Desa Wonreli, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kabupaten MBD.

Pasalnya, sejak beredar informasi hilangnya dana BLT itu, kejaksaan negeri Wonreli yang punya kewenangan dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut terlihat dilematis.

“Saya berharap, Kacabjari Wonreli transparan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum. Saya berharap beliau jelih melihat persoalan-persoalan seperti ini. Karena ini uang, merupakan hak-hak masyarakat kecil yang sangat membutuhkan dana ini,” ujar praktisi hukum di Maluku, Herberth Dadiara, Minggu (11/7).

Menurutnya, persoalan ini, kepala Inspektorat MBD pun sudah mengakui kalau dana BLT ratusan juta hilang. Hal ini juga sudah dikonfirmasi ke staf desa Wonreli.
“Lalu mengapa, jaksa belum mengusut kasus ini, berarti kan tidak jelih dalam melihat persoalan hukum di daerah. Kalau bicara korupsi, ada tanda tangan daftar penerima BLT misalnya, itu saja bisa jadi pintu masuk jaksa dalam membongkar kasus ini,asalkan jaksa punya niat usut,” jelasnya.

Pengacara asal Pulau Kisar, MBD ini berharap, Kejaksaan Cabang Negeri MBD di Wonreli secepatnya melakukan penyelidikan dalam kasus ini. Tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat atau laporan resmi dari Inspektorat.

“Fungksi dan kewenangan jaksa sebagai penyidik kan ada, sehingga tidak boleh jaksa beralasan kalau menunggu laporan resmi. Saya kira jaksa lebih tahu masalah itu, sehingga kita sebagai anak daerah mendorong untuk dilakukan proses hukum,” tandas Dadiara.

Sebelumnya, Kejaksaan Cabang Negeri Maluku Barat Daya di Wonreli dikabarkan sedang menunggu laporan resmi dari Inspektorat Kabupaten MBD terkait raibnya dana BLT Desa Wonreli, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kabupaten MBD.

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri MBD di Wonreli, Tonny Lesnussa mengatakan, sejauh ini, kejaksaan belum menerima laporan dari lembaga tertentu, yang mengaudit anggaran BLT Desa Wonreli.

“Kita saat ini belum terima hasil audit dari Inspektorat, makanya kita belum masuk usut,” ujar Lesnussa melalui selulernya, Jumat (2/7).
Menurutnya, terhadap kasus tersebut, tidak menutup kemungkinan, pihak kepolisian juga masuk untuk melakukan pengusutan.

“Kan ada MOU, Kejaksaan, Kepolisian dan KPK, jadi kita menunggu saja, apakah hasil audit itu diserahkan ke penegak hukum untuk ditindaklanjuti atau tidak. Dan tidak menutup kemungkinan, kepolisian juga bisa masuk usut. Bukan hanya kejaksaan, tergantung laporan yang disampaikan ke institusi penegak yang ada,” tandasnya.

Terpisah, pegiat Anti korupsi Herman Syamiloy mengatakan, alasan Kejaksaan Wonreli belum mengusut kasus tersebut karena masih menunggu hasil audit dari Badan Inspektorat adalah tidak rasional.
Sebab, kata dia, penyelidikan itu harusnya berjalan dulu, hal itu untuk memastikan apakah ada perbuatan penyimpangan dalam penyaluran dana BLT ini atau tidak.

“Lalu masa jaksa bilang masih tunggu hasil audit. padahal kepala Inspektorat sendiri bilang ada uang yang diraib di Desa Wonreli, maka sudah harusnya, jaksa itu masuk usut,” jelas Syamiloy, Jumat kemarin.
Menurutnya, jika memang jaksa tidak masuk usut, diduga, Kejaksaan Wonreli sudah melakukan kongkalikong dengan kepala desa Wonreli.

“Jangan-jangan, Kacabjari Wonreli sudah masuk angin. Ini kita duga seperti itu. Mengapa, kok ada laporan dan informasi tidak sedap alias korupsi seperti itu, mereka diamkan. Ini kan bisa saja kita curiga jaksa masuk angin,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya M.Rijoly membenarkan peristiwa raibnya Rp 525 juta dana BLT tahap ketiga Desa Wonreli tersebut.

“Di hadapan kami, bendes Wonreli telah mengakui uang tersebut sudah tidak ada. Sebagai pemeriksa, kami sudah berupaya mendesak bendes agar jujur kepada kami karena awalnya kami menduga jangan-jangan ada upaya mengaburkan dana tersebut. Namun di hadapan kami, bendes bersumpah dana tersebut hilang dan berdasarkan pengakuan itu sudah kami masukan dalam berita acara pemeriksaan,”jelasnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, ujar Rijoly, pihaknya telah membuat telaah ke Bupati Maluku Barat Daya Benjamin Thomas Noach agar dapat memberikan pertimbangan terkait kasus ini.

Rijoly menegaskan apa pun alasannya terkait raibnya dana BLT tahap ketiga Desa Wonreli, pejabat Kades Wonreli harus turut bertanggungjawab karena ada kelemahan dari segi kontrol atau pengawasan sehingga menyebabkan penyaluran BLT tahap ketiga desa Wonreli mengalami penundaan hingga saat ini.

Inspektorat sendiri telah memeriksa buku catatan pengeluaran milik bendes Wonreli dan menemukan beberapa transaksi pembayaran operasional dan honorarium staf di desa Wonreli dan BPD namun jumlahnya hanya sekitar Rp 20 jutaan dan tidak sesuai jumlah pagu BLT tahap ketiga yang diraib. (SAD)

Comment