by

Soal Raibnya Dana BLT Desa Wonreli, Jaksa Tunggu Laporan Resmi

Kejaksaan Cabang Negeri Maluku Barat Daya di Wonreli dikabarkan sedang menunggu laporan resmi dari Inspektorat Kabupaten MBD terkait raibnya dana BLT Desa Wonreli, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kabupaten MBD.

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri MBD di Wonreli, Tonny Lesnussa mengatakan, sejauh ini, kejaksaan belum menerima laporan dari lembaga tertentu, yang mengaudit anggaran BLT Desa Wonreli.

“Kita saat ini belum terima hasil audit dari Inspektorat, makanya kita belum masuk usut,” ujar Lesnussa melalui selulernya, Jumat (2/7).

Menurutnya, terhadap kasus tersebut, tidak menutup kemungkinan, pihak kepolisian juga masuk untuk melakukan pengusutan.

“Kan ada MOU, Kejaksaan, Kepolisian dan KPK, jadi kita menunggu saja, apakah hasil audit itu diserahkan ke penegak hukum untuk ditindaklanjuti atau tidak. Dan tidak menutup kemungkinan, kepolisian juga bisa masuk usut. Bukan hanya kejaksaan, tergantung laporan yang disampaikan ke institusi penegak yang ada,” tandasnya.

Terpisah, pegiat Anti korupsi Herman Syamiloy mengatakan, alasan Kejaksaan Wonreli belum mengusut kasus tersebut karena masih menunggu hasil audit dari Badan Inspektorat adalah tidak rasional.
Sebab, kata dia, penyelidikan itu harusnya berjalan dulu, hal itu untuk memastikan apakah ada perbuatan penyimpangan dalam penyaluran dana BLT ini atau tidak.

“Lalu masa jaksa bilang masih tunggu hasil audit. padahal kepala Inspektorat sendiri bilang ada uang yang diraib di Desa Wonreli, maka sudah harusnya, jaksa itu masuk usut,” jelas Syamiloy, Jumat kemarin.
Menurutnya, jika memang jaksa tidak masuk usut, diduga, Kejaksaan Wonreli sudah melakukan kongkalikong dengan kepala desa Wonreli.

“Jangan-jangan, Kacabjari Wonreli sudah masuk angin. Ini kita duga seperti itu. Mengapa, kok ada laporan dan informasi tidak sedap alias korupsi seperti itu, mereka diamkan. Ini kan bisa saja kita curiga jaksa masuk angin,” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya M.Rijoly membenarkan peristiwa raibnya Rp 525 juta dana BLT tahap ketiga Desa Wonreli tersebut. “Di hadapan kami, bendes Wonreli telah mengakui uang tersebut sudah tidak ada. Sebagai pemeriksa, kami sudah berupaya mendesak bendes agar jujur kepada kami karena awalnya kami menduga jangan-jangan ada upaya mengaburkan dana tersebut. Namun di hadapan kami, bendes bersumpah dana tersebut hilang dan berdasarkan pengakuan itu sudah kami masukan dalam berita acara pemeriksaan,”jelasnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, ujar Rijoly, pihaknya telah membuat telaah ke Bupati Maluku Barat Daya Benjamin Thomas Noach agar dapat memberikan pertimbangan terkait kasus ini.

Rijoly menegaskan apa pun alasannya terkait raibnya dana BLT tahap ketiga Desa Wonreli, pejabat Kades Wonreli harus turut bertanggungjawab karena ada kelemahan dari segi kontrol atau pengawasan sehingga menyebabkan penyaluran BLT tahap ketiga desa Wonreli mengalami penundaan hingga saat ini.

Inspektorat sendiri telah memeriksa buku catatan pengeluaran milik bendes Wonreli dan menemukan beberapa transaksi pembayaran operasional dan honorarium staf di desa Wonreli dan BPD namun jumlahnya hanya sekitar Rp 20 jutaan dan tidak sesuai jumlah pagu BLT tahap ketiga yang diraib.(SAD).

Comment