by

Soamole Minta ASN Jaga Netralitas Saat Pilkada

Ambon, BKA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Aru menggelar sosialisasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemkab setempat, yang berlangsung, di Lantai II kantor BPKAD Aru, Kamis (22/10).

Hal tersebut sebagai upaya Pemkab Kepulauan Aru dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru, pada 09 Desember 2020 mendatang.

Dalam sosialisasi tersebut dihadiri oleh Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Kepulauan Aru, Rosida Saomole, Sekretaris Daerah Kepulauan Aru, Drs Moh Djumpa, Danlanal Aru Letkol Laut (P) Rama Rimeiar Putra, Kapolres Kepulauan Aru, AKBP Eko Budiarto, Kajari Aru diwakili Kasi Intel, Manatje Situmorang, Staf ahli Bupati, Pimpinan OPD, anggota DPRD Aru.

Pjs Bupati Kepulauan Aru, Rosida Saomole dalam sambutannya mengungkapkan, menyongsong pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2020, dimana Kabupaten Kepulauan Aru merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Maluku yang turut ambil bagian dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Menurutnya, sukses dan tidak suksesnya Pilkada Kepulauan Aru, sangat tergantung dari kesiapan elemen pendukung pemilihan umum sebagai pengawas serta didukung oleh seluruh komponen masyarakat termasuk ASN.

“Salah satu prinsip dasar dalam penyelenggaraan manajemen ASN adalah Netralitas, artinya sebagai pegawai tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Untuk itu, mari kita jaga baik-baik. Sehingga proses Pilkada di Aru dapat berjalan dengan baik,” ungkap Soamole.

Larangan tentang netralitas ASN, lanjut Soamole, dikuatkan dalam pasal 9 ayat 2 UU no 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik dalam konteks Pemilihan Umum, Prinsip netralitas ASN selalu menjadi perbincangan umum.

Oleh sebab itu, tambah dia, dengan kegiatan pada hari ini, dirinya mengingatkan kepada ASN dilingkungan Pemkab Aru untuk bersikap “Netral” dan tidak berpihak kepada kepentingan siapapun.

“UU dan PP yang mengatur tentang ASN sudah jelas untuk itu tolong diikuti, kalau tidak ingin ada masalah ya. Jadi Bawaslu juga harus jelih dalam melihat semua pelanggaran nanti. Baik itu menyangkut ASN maupun lainya. Saya harap selalu ada koordinasi ke saya kalau ada hal-hal demikian,” pungkasnya.

Sebab menurut dia, Keberhasilan suatu pesta demokrasi yang demokratis sangat tergantung pada sejauh mana Bawaslu bekerja dengan baik dan menjamin pemilihan berlangsung secara demokratis.

“Jadi saya harap ketegasan penyelenggara pemilu juga harus ditegakkan. Sehingga tidak ada yang dirugikan dalam pilkada nanti. Ya, semoga pada periode ini, siapa yang akan terpilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil adalah murni dari rakyat,” tutupnya. (WAL)

Comment