by

Sosialisasi Vaksinasi Covid-19 Diperlukan

Ambon, BKA- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dihimbau untuk memperkuat sosialisasi vaksinasi Covid-19, menyusul pemberian kuota 1,1 juta vaksin kepada masyarakat Maluku oleh Pemerintah Pusat.

Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Atapary, mengatakan, sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana vaksinasi itu penting untuk dilakukan, untuk menghindari berbagai hal yang tidak dinginkan. Seperti, kegaduhan ditengah masyarakat akibat kemungkinan adanya penolakan.

Sosialisasi rencana itu, terang Atapary, harus dititikberatkan pada keamanan vaksin tersebut, kalau memang telah melewati uji coba dan uji klinis, sehingga tidak berbahaya bagi manusia.

Masyarakat, katanya, harus mengetahui itu. Karena memang vaksin itu merupakan vaksin baru, yang ditemukan setelah adanya pandemi, setelah melalui riset yang panjang.

“Karena vaksin ini baru dan belum dilakukan sebelumnya ke manusia tentu menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat dan itu harus dimaklumi.Namun tanggungjawab pemerintah mau tidak mau harus mensosialisasikan dan menjelaskan kepada warga bahwa vaksin yang diproduksi itu sudah melewati satu prosedur baku, melewati uji klinis bahkan sudah direkomendasikan dan disetujui WHO sebagai badan kesehatan dunia,”kata Atapary.

Menurutnya, upaya pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19 dengan kebijakan vaksinisasi, harus diapresiasi. Sebab tidak ada cara lain, kecuali vaksin secara massal untuk seluruh penduduk Indonesia.

Terkait rencana pendahuluan kalau vaksinasi itu akan terlebih dulu dilakukan terhadap tenaga medis, kata Atapary, menjadi keputusan yang tepat. Sehingga mereka lebih percaya diri dan tidak takut untuk melayani masyarakat umum.

“Mau atau tidak mau, sebagai garda terdepan yang melayani masyarakat, maka tenaga medis dan dokter harus aman terlebih dahulu,” ungkapnya.

Dia menyarankan, setelah tenaga medis divaksin, yang harus diprioritaskan diluar itu adalah warga dengan kerentanan atau potensi tinggi terpapar. Misalnya warga yang memiliki penyakit bawaan dan lansia.

“Setelah itu, ditahapan berikutnya baru dilakukan vaksinisasi terhadap masyarakat umum,” sarannya.

DPR, kata Atapary, akan mengawal jika kebijakan itu sudah diputuskan, untuk memastikan proses yang dilakukan sudah sesuai kebijakan atau tidak.

“Nah, untuk mendukung pemetaan atau identifikasi terhadap kelompok mana yang harus diprioritaskan, maka Dinas Kesehatan maupun Puskesmas sudah harus siap. Jangan nanti mau dilakukan vaksinisasi, baru menyiapkan data-datanya,” tambahnya.

Pemerintah juga harus membuat regulasi untuk mendukung kebijakan vaksinisasi ini, sehingga proses vaksinisasi itu menjadi wajib untuk dilakukan.

“Ini penting, agar siapa yang tidak mau, dikenai sanksi. Artinya, harus ada upaya paksa agar program vaksinisasi ini berjalan dengan baik. Kalau tidak dilakukan, tidak mungkin pula pandemi ini hilang,” tutup Atapary.(RHM)

Comment