by

Streering Comite Dituding “Tabrak” Juklak 02

Musda DPD II Golkar

Ambon, BKA- Beberapa Pengurus Golkar Kecamatan angkat bicara soal kisruh Musyawarah Daerah (Musda) IX Golkar DPD II Kota Ambon, pekan lalu. Mereka menuding Steering Comite menabrak aturan yang tertuang dalam petunjuk pelaksana (Juklak) 02 DPP Golkar.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh tiga Pengurus Golkar Kecamatan DPD II Kota Ambon, yang turut menyesali pernyataan Ketua Golkar Kecamatan Teluk Ambon Baguala atas tudingan terhadap Pimpinan Sidang Musda DPD II Golkar pada 9 September pekan lalu.

Menurut mereka, pernyataan yang disampaikan Ketua Golkar Kecamatan Teluk Ambon Baguala tidak mendasar. Pasalnya, Pimpinan Sidang Musda telah bekerja dengan baik tanpa memihak terhadap salah satu calon ketua DPD II Golkar Kota Ambon.

“Saya mau klarifikasi, bahwa apa yang kami lihat itu dengan pemberitaan yang disampaikan Ketua Golkar Kecamatan Teluk Ambon Baguala, itu sudah menyimpang. Karena kami anggap pimpinan sidang sudah memimpin sidang dengan benar dan tidak berpihak. Tapi kami heran soal kinerja Steering Commite Musda. Karena telah menabrak Juklak 02 dan diduga berpihak ke salah satu calon yaitu Max Siahay,” beber Sekretaris Golkar Kecamatan Teluk Ambon, Ary Persulessy kepada wartawan, Senin (14/9).

Diakuinya, kinerja yang ditunjukan Streering Comite telah keluar dari juklak 02 DPP Golkar. Sebab, banyak ketentuan dalam juklak tersebut yang justru dihilangkan Steering Commite.

“Saya sangat sesali, karena pekerjaan dari Steering Comite ini telah keluar dari Juklak 02. Intinya kenapa sampai Musda ini bisa caos, karena kerja dari Steering Comite ini tidak benar. Ada tambahan dan mengurangi isi dari Juklak tersebut,” sebut Ary.

Senada disampaikan Ketua Golkar Kecamatan Leitisel, Sanny Hehareuw. Diakuinya, Steering Comite dengan sengaja mengurangi dan menghilangkan serta menambahkan kalimat pada Juklak 02 DPP Golkar dalam Musda IX DPD II Golkar Kota Ambon.

Ia contohkan pada Juklak 02 pasal 49 dan pada Tata Tertib pasal 40 ada perbedaan. Yakni pada Juklak 02 ayat 1 poin C.1, tersirat bahwa bakal calon ketua DPD, pernah menjadi pengurus partai Goplkar di tingkat kabupaten/kota atau sekurang-kurangnya pernah menjadi pengurus kecamatan, atau pernah menjadi pengurus kabupaten/kota organisasi pendiri dan yang didirikan selama 1 tahun periode penuh.

Dan menurut dia, poin tersebut sengaja dihilangkan oleh Steering Comite yang telah terbukti didalam dokumen Tata Tertib pasal 40 poin a.

“Steering Comite dalam Tata Tertib Musda dijelaskan pada pasal 40 poin A berbunyi, telah aktif sebagai pengurus partai Golkar Kota Ambon atau Organisasi sayap, pendiri, didirikan. Artinya Steering Comite dengan sengaja telah menghilangkan unsur pengurus Golkar Kecamatan sebagaai bakal calon ketua DPD,” tutur Sanny.

Dalam poin kedua, lanjut dia, Steering Comite telah menambahkan dalam tata tertib Musda pasal 40 ayat b. Yang menyatakan “Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena melakukan tindakan pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih.

“Padahal, poin ini tidak pernah ada dalam Juklak 02 pasal 49 poin a, tentang tahapan penjaringan,” heran dia.

Dijelaskan, sesuai Juklak 02 pasal 49 poin a tentang tahapan penjaringan, Steering Comite telah menambahkan poin tata tertib psal 40 poin C bakal calon ketua didukung sekurang-kurangnya 30 persen dari pemegang hak suara. Padahal merujuk pda Juklak 02 psal 40 poin 1.A, tentang pentahapan penjaringan tidak ada satupun syarat 30 persen itu.

“Persyaratan 30 persen itu ada didalam tahapan pemilihan, bukan pada tahapan penjaringan sesuai Juklak 02 pasal 49 poin C tanpa pemilihan,” ujar dia.

Dikatakan, sesuai Juklak 02 pasal 49 poin 1.A, tentang tahapan penjaringan butir C.II berbunyi, berpendidikan minimal S1 atau setara/sederajat. Dan pada penutupan penjaringan tanggal 29 Agustus 2020, Steering Comite menyatakan bahwa hanya satu cakal calon yang dinyatakan sah pada tahapan penjaringan yaitu saudara Max Siahay.

Padahal, kata dia, yang bersangkutan (Max Siahay) baru melakukan ujian sarjana pada STIA Trinitas Ambon tanggal 2 September 2020 kemarin.

“Itu artinya, Steering Comite telah menabrak Juklak 02 dengan menetapkan saudara Max Siahay sebelum melakukan ujian sarjana,” ungkap Sanny.

Ditambahkan, pada Juklak 02 poin A, tentang tahapan penjaringan butir C.VIII, berbunyi ” Tidak pernah terliabt G-30 S/PKI. Tapi pada penutupan penjaringan tanggal 29 Agustus 2020, bakal calon ketua DPD yang ditetapkan Steering Comite, belum memasukan surat bebas atau bersih dari G30 S/PKI. Dan hanya memakai SKCK yang tidak termuat dalam Juklak 02.

Artinya Steering Comite telah mentapkan satu bakal calon dalam tahapan penjaringan tanpa bukti surat tidak pernagh terlibat G30 S/PKI. “Yakni sesuai amanah Juklak 02, tidak ada satu butir pun dalam tahapan penjaringan memakai surat SKCK,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Golkar Kecamatan Nusaniwe, Marlen Nikjuluw menambahkan, terkait dukungan Dewan Pertimbangan Golkar Kota Ambon, terjadi dua dukungan. Yakni yang satu mendukung Elly Toisuta yang dibuktikan dengan tanda tangan Haji Latif Hatala sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan Golkar Kota Ambon.

Kemudian yang satunya Max Siahay, yang dibuktikan dengan tandatangan tangan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Kota Ambon yaitu Etha Siahay, yang merupakan istri dari Max atau Marcus Siahay.

“Yang kitaketahui bersama, pada pencalonan Pileg 2019 lalu, Etha Siahay mencalonkan diri dari delegasi DPD I Golkar Maluku, bukan di delegasikan dari Dewan Pertimbangan Golkar Kota Ambon. Dan jika terjadi dua dukungan sesuai Juklak 02, dan pimpinan sidang dianggap suara abstain atau gugur,” tukasnya.
Diri menduga, ada konspirasi dari Steering Comite dengan tim dari Max Pattiapon sebelum Musda digelar.

“Sebelum Musda, Steering Comite pernah bertemu secara empat mata dengan tim Max Siahay. Maka kita menduga, ada konspirasi dibalik ini. Dan menurut hemat kami, sidang telah berjalan dengan baik dan netral. Sebab keputusan skorsing diambil setelah mendengarkan dan mengakomidir masukan dari tiga kubu calon ketua DPD. Yakni Elly Toisuta, Mas Siahay dan Frederika Latupapua.

Sementara itu, Ketua Steering Comite Musda DPD II Golkar Kota Ambon, Max Pattiapon, belum berhasil dihubungi hingga koran ini naik cetak. (UPE).

 

Comment