by

Sukri Muhammad Dirundung Dua kasus Pidana

Ambon, BKA- Sukri Muhammad, mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buru Selatan (Bursel), dirundung dua kasus dugaan tindak pidana korupsi. Yakni, dugaan penyimpangan anggaran tambatan perahu tahun 2019 di Desa Labuang, Kecamatan Namrole, serta dugaan korupsi MTQ Tingkat Provinsi Maluku di Bursel tahun 2017 lalu.

Untuk kasus MTQ Tingkat Provinsi Maluku, Sukri Muhammad telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru. Sedangkan untuk dugaan penyimpangan anggaran tambatan perahu tahun 2019 di Desa Labuang, dia berstatus saksi.

Walau begitu, dia disebut berperan penting dikasus tersebut. Sebab saat kasus itu terjadi, dia menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bursel, yang berperan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Terhadap kasus itu, Kejari Buru terus melakukan pengusutan. Bahkan telah memeriksa 12 saksi, termasuk Sukri Muhammad sendiri. “Tentu saja berperan penting, karena yang bersangkutan (SM) adalah KPA. Jadi memiliki peran didalam sukses atau tidak kegiatan ini. Meskipun disitu ada pejabat-pejabat lain, seperti, ada pejabat pengadaan, ada direksi lapangan dan ada PPK. Tetapi peran yang bersangkutan (SM) ini sangat signifikan dalam proses kegiatan sebuah pekerjaan,” ungkap Kajari Buru, Muhtadi, kepada BeritaKota Ambon di ruang kerjanya, Selasa (20/4).

Khusus untuk Sukri Muhammad, kata Muhtadi, dia telah diperiksa dua kali sebagai di kasus itu. Pertama, saat giat tingkat intelejen. Kedua, dipenyelidikan. Dia ditanyai, bagaimana proses penganggaran, pengadaan, pelaksanaan, hingga petunjuk teknis yang dipakai dalam kegiatan tersebut.

Orang nomor satu di Kejari Buru ini menyebut, saat ini, Korps Adhyaksa di Buru sedang mendalami dugaan penyelewengan proyek senilai Rp 600 juta di Dishub Kabupaten Buru Selatan.

“Memang kami melakukan penindakan terhadap kasus ini dan kita juga sudah minta perhitungan dari ahli. Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2019 dan anggaran pengadaannya dengan perencanaan lebih kurang Rp 600 jutaan di perencanaan pengawasan, perencanaan fisiknya itu masing-masing sekitar Rp 50 juta, jadi Rp 100 juta ditambah dengan keadaan fisiknya sekitar Rp 500 juta. Jadi totalnya Rp 600 juta,” terangnya.

Tak hanya itu, Kajari Buru mengaku mengetahui adanya penyimpangan dalam proyek tambatan perahu tersebut, karena pada 29 Maret 2021, tim Kejari Buru telah langsung ke lapangan melakukan pengumpulan data (Puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) kasus ini.

“Kita juga sudah turun ke lapangan lebih kurang satu bulan yang lalu, dan sudah ditentukan fakta-fakta mengenai penyimpangan terjadinya dalam kasus itu, karena nyatanya tambatan perahu tidak pernah bisa dipergunakan setelah satu tahun berjalan. Sehingga tidak ada yang bisa dimanfaatkan dari kegiatan pengadaan tersebut,” sebut dia.

Pengerjaan proyek ini juga melibatkan CV. Insan Persada Timur yang beralamat di Jalan Abdullah Soulissa, Kelurahan Lesane, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah.

“Tentu saja, kan ada penyedia jasa. Jadi seperti biasa ini yang terjadi perusahaan ini dipinjam, nama perusahaan CV IPT dan pemiliknya atas nama RL,” tegasnya.

Selain itu, Sukri Muhammad juga terlibat kasus MTQ Buru Selatan tahun 2017. Dia telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Bendahara Dinas Perhubungan Bursel, Rusli Nurpata, serta Jibrael Matatula selaku Event Organizer.

Mereka ditetapkan sebagi tersangka pada 15 Oktober 2020 lalu, setelah tim penyidik melakukan serangkaian penyidikan dan menemukan dua alat bukti yang cukup.

Berdasarkan penghitungan penyidik kasus dugaan korupsi dana MTQ XXVII di Kota Namrole, Buru Selatan merugikan keuangan negara sebesar Rp 9 miliar.

Sesuai laporan hasil pemeriksaan atas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Nomor: 8.A/HP/XIX.AMB/06/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Muhammad Abidin selaku penanggung jawab pemeriksaan, dijelaskan pada tahun 2017, terdapat pemberian hibah uang kepada LPTQ Kabupaten Bursel senilai Rp 26.270.000. 000,00 untuk pelaksanaan kegiatan MTQ Tingkat Provinsi Maluku XXVII.

Pemberian hibah ini berdasarkan permohonan proposal dari LPTQ kepada bagian keuangan BPKAD pada tanggal 3 Februari 2017. Namun, proposal tersebut tidak disertai de­ngan rencana penggunaan dana. Penyaluran dilakukan dalam dua tahap, masing-masing senilai Rp13.135.000.000,00, dari bendahara pe­ngeluaran BPKAD ke rekening LP­TQ Kabupaten Bursel.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Maluku, ada dana sekitar Rp 10.684. 681.624,00 yang tidak bisa diperta­nggung jawabkan. (MSR)

Comment