by

Surat Pembatalan SK Pjs Bupati Dilayangkan

Ambon, BKA- Kabag Hukum Setda Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Mohtar Rumadan, resmi melayangkan surat pembatalan terhadap Surat Keputusan (SK) Penjabat sementara (Pjs) Bupati SBT Hadi Sulaiman.
Sebab, dirinya telah melakukan telaah hukum atas kebijakan yang diambil.

“Sesuai hasil telaah atas pembatalan SK Bupati Abdul Mukti Keliobas oleh Pjs Bupati, maka hari ini (kemarin) 09 November, Saya telah melayangkan surat dengan nomor 148/HK/10/2020. Perihal, pembatalan enam SK oleh Pjs Bupati” tegas Rumadan dihadapan para pendemo, di depan kantor Bupati SBT, Senin, (09/11).

Hasil telaah, kata dia, landasannya juga pada pasal 64 ayat 3 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Keputusan pembatalan dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan, oleh atasan pejabat yang menetapkan keputusan, atau atas perintah pengadilan.

“Satu poin yang saya rekomendasikan dalam surat pembatalan SK Pjs Bupati SBT adalah, Pjs Bupati tidak punya kewenangan batalkan SK Bupati” ucap dia.

Setelah surat pembatalan SK dari Kabag Hukum itu sampai ke Pjs Bupati, lanjut dia, maka Pjs akan menyampaikan surat pengantar ke Gubernur Maluku, cq Sekertaris Daerah dengan nomor 802.4/617. Perihal, penyampaian telaah staf tentang pembatalan enam SK.

Pantauan lapangan, ratusan pemuda yang tergabung dalam Front Pembela Peduli Demokrasi (FPPD), masih melakukan aksi protes terhadap sikap Pjs Bupati Hadi Sulaiman, yang membatalkan SK Bupati Abdul Mukti Keliobas. Terkait pengantar dan pemberhentian lima carateker kepala desa di tiga kecamatan yang sempat viral itu.

Aksi tersebut kembali dilakukan Senin kemarin di depan kantor Bupati SBT. Beberapa saat setelah aksi, Kabag Hukum Setda, Mohtar Rumadan langsung menemui para pendemo.

Dihadapan pendemo, Rumadan menyatakan, bahwa pihaknya telah melayangkan materi telaah hukum ke Gubernur Maluku Murad Ismail.

“Enam SK ini sementara dimintai kepastian Gubernur Maluku” katanya.

Rumadan berharap, massa aksi demonstrasi bisa bersabar menanti kepastian Biro Hukum Provinsi Maluku atas hasil telaah Kabag Hukum Setda SBT.

“Saya berharap semua kita bersabar menjaga situasi kamtibmas agar tetap kondusif. Sembari menunggu rekomendasi apakah keputusan pembatalan itu dianolir atau tidak” pesannya.

Sekedar tahu, akibat tidak teliti dalam urusan pemerintahan, kebijakan Pjs Bupati yang membatalkan SK Bupati Abdul Mukti Keliobas itu, menuai aksi demonstrasi secara berkelanjutan.

Mulai dari aksi protes dari FPPD sampai aksi membela Pjs Bupati dan Sekda Syarif Makmur oleh PAPEDA Maluku, yang dipimpin oleh Bakri Rumakey pada Jumat, (06/11) pekan lalu. (BKA-2)

Comment