by

Tanah Warga Lermatan KKT Dihargai Rp 14 Ribu

beritakotaambon.com – Masyarakat Desa Lermatan, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) geram dengan sikap Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T), yang menetapkan harga tanah mereka senilai Rp 14.000 per meter untuk pembangunan Pelabuhan Kilang LNG Blok Masela.

Warga yang merasa dirugikan ini, akhirnya mendatangi DPRD KKT untuk mengadu, Selasa (23/11). Menurut mereka, harga tanah itu diusulkan tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dalam musyawarah bersama perwakilan warga Lermatan di Kantor Pertanahan KKT, beberapa waktu lalu.

Mereka mengancam akan terus menggelar aksi unjuk rasa, sampai ada kesepakatan ulang terkait harga tanah yang dinilai tidak rasional itu.

“Penetapan harga tanah 14 ribu per meter, merupakan tindakan sepihak dan tidak adil oleh tim P2T dan tim KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik). Maka kami akan menggelar demo terus menerus sampai terjadi kesepakatan ulang bersama masyarakat,” tagas Moses Kelbulan, salah satu perwakilan masyarakat Desa Lermatan, saat membacakan tuntutannya di DPRD KKT.

Moses menilai, harga tanah Rp 14.000 per meter oleh Tim P2T, tidak manusiawi dan merupakan bentuk penghinaan terhadap masyarakat Tanimbar. Berhubung hal paling sensitif dalam budaya Tanimbar adalah tanah dan saudara perempuan. Jika tanah sudah dihargai semurah itu, maka sama halnya perempuan Tanimbar pun dipandang murah juga.

Kata dia, pertemuan yang digelar KJPP dan P2T bersama perwakilan warga Lermatan beberapa waktu lalu, itu tidak mendapat sebuah kesepakatan terkait harga tanah yang akan digunakan untuk membangun kilang LNG Blok Masela.

Hal itu, sambung dia, dapat dilihat lewat bentuk pertemuan yang dilakukan secara tertutup dengan hanya melibatkan 3 orang tua warga Lermatan yang sudah lanjut usia (lansia) dan mengalami gangguan pendengaran.

Dalam tuntutannya, warga meminta agar musyawarah penentuan harga tanah dilakukan kembali sekaligus melibatkan semua pihak. Baik pemilik lahan, seluruh masyarakat Desa Lermatan, masyarakat desa terdampak, pemerintah desa dan pemerintah kabupaten.

“Terhadap bentuk ganti rugi, diadakan musyawarah ulang tim P2T. Harus dan perlu didampingi langsung oleh Pemda KKT, pihak DPRD KKT, masyarakat Desa Lermatan, pihak desa tetangga yang turut nantinya menikmati dampak baik atau buruk dari pengoperasian Blok Masela. Mengingat, selama ini tidak pernah didampingi yang terhormat Dominggus Kelbulan dan Ridolof Kelbulan,” pungkas Moses. (BTA)

Comment