by

Tangkap DPO Taman Kota Saumlaki, Lira Apresiasi Kinerja Kajati Maluku

beritakotaambon.com – Direktur LIRA Maluku, Jan Sariwating, mengapresiasi kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dibawah komando Undang Mugopal, yang berhasil membekuk DPO tersangka kasus dugaan korupsi taman kota Saumlaki, Hartanto Hoetomo.

Tersangka kasus dugaan korupsi salah satu proyek di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) itu, menghilang selama beberapa bulan lalu.

Baca juga: DPO Tersangka Korupsi Taman Kota Saumlaki Ditangkap

“Harus kita apresiasi Kajati Maluku dan anak buahnya, sebab mereka sudah berhasil membangun koordinasi dengan tim Tabur Kejaksaan Agung RI, sehingga DPO sudah ditangkap,” ungkap Sariwating, Senin (6/9).

Sariwating berharap, langkah positif tersebut menjadi gebrakan awal bagi Kejati Maluku untuk menuntaskan semua kasus yang telah dilaporkan masyarakat di institusi itu.

“Kita berharap, semoga dengan penangkapan DPO tersangka korupsi ini, menjadi awal yang baik untuk Kejati menuntaskan sejumlah kasus korupsi yang sudah bergulir di kantor penegak hukum Korps Adhyaksa itu,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Maluku bersama Tim Tabur Kejaksaan Agung RI, berhasil menangkap DPO tersangka kasus dugaan korupsi taman kota Saumlaki, Hartanto Hoetomo.

Komisaris PT. Inti Artha Nusantara ini ditangkap karena melarikan diri, pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) itu. Sehingga Hartanto Hoetomo dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO).

Kasi Penkum Kejati Maluku, Wahyudi Kareba, mengatakan, pria 58 tahun itu diamankan di Jalan H. Suaib I, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 3 September 2021.

Menurut Kareba, Hartanto Hoetomo selaku kontraktor pekerjaaan pembangunan Taman Kota Saumlaki, KKT.

Pada kasus bernilai Rp 4,5 miliar itu, bos Inti Artha Nusantara itu ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga tesangka lainnya yang sudah berstatus terdakwa, yang kini mendekam di Rutan Kelas II Ambon.

Baca juga: 42 Atlet Maluku Siap Berlaga di PON XX Papua

“Tiga rekan DPO adalah Kepala Dinas PUPR KKT Andrianus Sihasale, Wilma Fenanlampir selaku PPTK dan Frans Yulianus Pelamonia selaku pengawas,” jelas Kareba, Minggu (5/9).

Juru bicara Kajati Maluku itu mengaku, proyek Taman Kota di KKT itu dikerjakan menggunakan sumber anggaran dari APBD Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku, terjadi kerugian negara sebesar Rp 1,38 milliar, akibat perbuatan DPO Hartanto Hoetomo bersama tiga rekannya itu. (SAD)

Comment