by

Tarigan Bantah Dana Konsinyasi Hilang

Ambon, BKA- Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Pasti Tarigan, menegaskan, tidak ada dana konsinyasi dalam perkara perdata yang melibatkan ASDP Liang yang hilang di Pengadilan Negeri (PN) Ambon.

Setelah dicek, dana-dana tersebut lagi tersimpan. Sehingga dia mempersilahkan pihak Kejati Maluku untuk mengusut tudingan tersebut. Karena jangan sampai Kejati menilai hal itu sebagai perkara pidana. Namun bagi PN Ambon itu merupakan masalah perdata.

“Jadi terserah saja, kalau Kejati mau usut,” ungkap Tarigan, di halaman PN Ambon, Kamis (12/11).

Menurutnya, tidak ada uang yang hilang. Tapi uang tersebut dititipkan di PN Ambon. Hanya saja sebagaian dana itu sudah dibayarkan kepada para pihak sebagai orang yang berhak.

Pembayarannya pun dilakukan sesuai dengan kwitansi. ”Jadi mungkin Kejati pandang dari hukum pidana, tapi kita ini tetap pandang dari hukum perdata. Jadi kecuali raib, itu seperti proyek. Ya misalnya nilai Rp 700 ribu ternyata yang diperiksa, proyek hanya Rp 500, berarti ada Rp 200 yang diraib. Itu boleh bilang raib. Ini kan ada kwintasi lengkap. Kok bilang hilang,” pungkasnya.

Terpisah, Asintel Kejati Maluku, Muji Martopo, yang dikonfirmasi koran ini, membenarkan kalau pihaknya tengah melakukan penyelidikan terhadap hal itu, untuk mengetahui akar permasalahannya seperti apa.

“Iya benar, kita sedang melakukan penyelidikan terhadap kasusnya. Kita mau cari tahu, kedudukan masalahnya seperti apa,” tandas Martopo singkat.

Data yang diterima koran ini di Kejati Maluku menyebutkan, tim intelejen Kejati Maluku telah melayangkan surat panggilan dan telah meminta keterangan dari Abdu Samad Lessy selaku penggugat dalam perkara gugatan antara Abdu Samad Lessy melawan Pama Lessy, Muhamad Lessy, Daud Hahuan dan ASDP Indonesia Ferry (Persero), selaku pihak tergugat.

Selain itu, pemanggilan juga dilakukan terhadap pegawai di lingkup Pengadilan Negeri (PN) Ambon, yang diduga mengetahui perkara tersebut.

Kasus ini berawal pada 2018 lalu, saat ASDP menyetor dana konsinyasi ke Pengadilan Negeri Ambon sekitar Rp 6 miliar. Dana tersebut nantinya akan diberikan kepada pihak yang menang dalam perkara sengketa lahan pelabuhan Hunimua di Liang, antara Muhamad Lessy dan kawan kawan melawan Abdu Samad Lessy.

Ganti rugi ini akan dibayarkan setelah putusan perkara itu memiliki kekuatan hukum tetap.

Namun entah mengapa, ketika perkara gugatan ini tengah bergulir, Ketua Pengadilan Negeri Ambon saat itu, Susilo, bersama pihak ASDP, mengambil dan mengeluarkan dana sebesar Rp 2 miliar dari total dana konsinyasi perkara itu guna diserahkan kepada Saleh Lessy dan Pama Djamali, sebagai ganti rugi lahan yang dipakai pihak ASDP. Padahal saat itu belum ada putusan hukum berkekuatan tetap yang memenangkan satu pihak.

Ketika kasus tersebut dimenangkan oleh penggugat, Abdu Samad Lessy, serta sesuai putusan Kasasi dengan nomor 537 tanggal 20 April 2020 yang menguatkan putusan sebelumnya, dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka dia merupakan pihak yang berhak atas dana konsinyasi sebesar Rp.6 miliar lebih itu.

Namun dia menolak menerima sisa dana konsinyasi sebesar Rp 4 miliar lebih, lantaran dana sebesar Rp 2 miliar lebih telah diberikan pihak ASDP atas perintah Pengadilan Negeri Ambon kepada pihak yang tidak berhak menerima ganti rugi tersebut.(SAD).

Comment