by

Telaah Proyek Mangkrak di Aru Hampir Rampung

Ambon, BKA- Sudah tiga tahun mangkark, namun proyek pembangunan gedung tambahan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Kepulauan Aru tak digubris.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru seperti tak berdaya menyelesaikan sengketa penyalagunaan anggaran negara itu.

Namun Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Aru, J. Ubyaan, mengungkapkan, pihaknya tengah melakukan telaah staf terhadap proyek tersebut.

“Kita masih telaah. Kita kaji dari sisi regulasi, sehingga tidak salah nanti,” ujar Ubyaan, kepada BeritaKota Ambon, Rabu (29/7).

Pada prinsipnya, telah yang dilakukan pihaknya lebih detail dari sisi penggunaan anggaran. Setelah selesai dikaji, maka segera di laporkan ke Bupati, Wakil Bupati dan DPRD, untuk ditindaklanjuti.

“Pada prinsipnya, kita sebagi staf jalankan tugas kita. Jadi kalau telaahnya sudah selesai, maka kemungkinan dalam satu dua minggu ini, kita akan sodorkan hasilnya ke Bupati, Wakil Bupati dan DPRD. Apa keputusannya, ya nanti kita tunggu ya,” ucap Ubyaan.

Seperti diberitakan sebelumnya, proyek yang dikerjakan oleh CV. Cloris Perkasa tahun 2018 dengan total anggaran sebesar Rp 1.933.300.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Umun (DAU) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru itu, telah direalisasikan (dicairkan) sebesar 80 persen atau sebesar Rp 1.546.640.000 sejak Desember 2018 lalu. Namun fakta realisasi pekerjaan dilapangan yang dilakukan oleh perusahaan yang dipimpin Adi Bin Hatim ini masih sekitar 60 persen.

Lantaran diduga mangkrak. Alhasil, pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) berencana akan melakukan telaah staf, untuk melakukan black list terhadap CV. Cloris Perkasa, sekaligus meminta aparat penegak hukum untuk mengusut kontraktor pelaksananya (ABH).

“Kepala BPKAD akan membuat telaah terhadap proyek pembangunan gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2018, untuk meminta perusahaan yang menangani proyek itu segera di black list, termasuk kontraktornya segera diproses hukum, karena terkesan tidak ada niat untuk menyelesaikan proyek tersebut,” ungkap sumber media ini di kantor BPKAD Aru, Kamis (16/7) lalu.

Sumber yang meminta identitasnya agar tidak dipublis ini membeberkan, tidak hanya proyek pembangunan gedung Kantor DPKP yang dibuat telaah, juga termasuk proyek pembangunan tribun dan sarana penunjang Lapangan Yos Sudarso Dobo tahun 2018 senilai Rp.9 miliar untuk segera dirampungkan, mengingat realisasi anggarannya sudah 100 persen, termasuk proyek bangunan yang berlokasi antara Kantor ULP dan Kantor Badan Perbatasan.

“Bukan saja kantor DPKP itu yang kita akan buat telaahnya. Tetapi ada beberapa dinas dan kita akan tegas terkait proses ini,” ungkap sumber.

Terpisah, Kepala DPKP Kabupaten Kepulauan Aru, Umar Londjo, ketika dikonfirmasi awak media, mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pemblokiran pencairan anggaran sisa proyek itu.

“Pemblokiran dana di bank oleh kita atas kesepakatan dinas dengan kontraktor, dengan tujuan, agar dananya tidak hiIang, karena sudah lewati batas waktu kerja di bulan Desember 2018 seiring penutupan kas,” ungkap Londjo

Sekedar untuk diketahui, khusus untuk proyek pembangunan gedung kantor DPKP dimenangkan oleh CV. Cloris Perkasa dengan Direktur Adi Bin Hatim dan kontraktor Muhamad Palalo.

Proyek itu dikerjakan sejak Nopember 2018 dan sesuai Nomor Kontrak : 01lPKP/SP-PK-DAU/2018, proyek itu hanya dikerjakan selama 160 hari kalender, dengan besaran anggaran senilai Rp 1.933.300.000.

Parahnya, sampai saat ini pekerjaan proyek itu terkesan ditelantarkan. Walau pencairan anggaran 80 persen terealisasi, namun oleh dinas hanya membayar 60 persen kepada pihak kontraktor sesuai progress pekerjaan. Sementara sisa anggaran dilakukan pemblokiran pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Cabang Dobo. Dengan dalil, proyek sudah melewati batas waktu kerja di bulan Desember 2018 seiring penutupan kas.

Alhasil, proyek tersebut oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Maluku dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangaan APBD Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2018, ditemukan kelebihan pembayaran anggaran sebesar Rp 500 juta, serta denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp 114 juta. (WAL)

Comment