by

Telaah Proyek Mangkrak di Aru Molor

Ambon, BKA- Telaah staf yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Aru terhadap proyek penambahan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) kabupaten tersebut, kembali molor.

Alasan molornya telaah staf yang dilakukan BPKAD Kabupaten Kepulauan Aru terhadap proyek yang sudah mangkrak selama tiga tahun itu, karena ada beberapa dokumen yang tercecer.

“Ya, kita ada keterlambatan dalam telaah staf proyek itu, karena saat perampungan dokumen, ternyata ada beberapa yang tercecer. Jadi saya masih tugaskan staf untuk mengecek kembali,” ungkap Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Aru, J. Ubyaan, Kepada BeritaKota Ambon, Kamis (6/8).

Walau begitu, dia akan bersikukuh untuk merampungkan telaah kasus proyek mangkrak milik Kantor DPKP Kabupaten Kepulauan Aru itu, karena memang sudah menjadi agenda publik.

Untuk itu, dia berharap masyarakat Aru bersabar. “Kita tetap pada komitmen kita dalam menyelesaikan kasus-kasus proyek mangkrak di daerah ini. Olehnya itu, saya harap publik bersabar. Kalau dokumen yang tercecer sudah ada, maka kita secepatnya tuntaskan dan serahkan ke Bupati, Wakil Bupati dan DPRD,” terangnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Rabu (29/7), kata Ubyaan, pada prinsipnya pihaknya akan mengkaji dari sisi penggunaan anggaran lebih detail. Kalau sudah selesai dikaji, maka akan segera dilaporkan ke Bupati, Wakil Bupati dan DPRD, untuk di tindak lanjuti.

“Jadi kalau telaahnya sudah selesai, maka kemungkinan dalam satu dua minggu ini kita akan sodorkan hasilnya ke Bupati, Wakil Bupati dan DPRD. Nah, apa keputusannya, ya nanti kita tunggu ya,” ucap Ubyaan kala itu.

Untuk diketahui, proyek penambahan Kantor DPKP Kabupaten Kepulauan Aru dikerjakan oleh CV. Cloris Perkasa tahun 2018, dengan total anggaran sebesar Rp 1.933.300.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Umun (DAU) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru itu.

Dari alokasi anggaran itu, sudah direalisasikan anggaran sebesar Rp 1.546.640.000 atau 80 persen, sejak Desember 2018 lalu. Namun fakta dilapangan, realisasi pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan yang dipimpin Adi Bin Hatim ini masih sekitar 60 persen.

Lantaran diduga mangkrak, pihak BPKAD berencana akan melakukan telaah staf, untuk melakukan black list terhadap CV. Cloris Perkasa, sekaligus meminta aparat penegak hukum untuk mengusut kontraktor pelaksananya (ABH).

“Kepala BPKAD akan membuat telaah terhadap proyek pembangunan gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2018, untuk meminta perusahaan yang menangani proyek itu segera di black list, termasuk kontraktornya segera diproses hukum, karena terkesan tidak ada niat untuk menyelesaikan proyek tersebut,” ungkap sumber media ini di kantor BPKAD Aru, 16 Juli lalu.

Sumber yang meminta identitasnya agar tidak dipublis ini membeberkan, tidak hanya proyek pembangunan gedung Kantor DPKP yang dibuat telaah, tapi termasuk proyek pembangunan tribun dan sarana penunjang Lapangan Yos Sudarso Dobo tahun 2018 senilai Rp.9 miliar untuk segera dirampungkan, mengingat realisasi anggarannya sudah 100 persen. Begitu juga proyek bangunan yang berlokasi antara Kantor ULP dan Kantor Badan Perbatasan.

“Bukan saja kantor DPKP itu yang kita akan buat telaahnya. Tetapi ada beberapa dinas dan kita akan tegas terkait proses ini,” ungkap sumber.

Terpisah, Kepala DPKP Kabupaten Kepulauan Aru, Umar Londjo, ketika dikonfirmasi, mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pemblokiran pencairan anggaran sisa proyek penambahan kantor itu.

“Pemblokiran dana di bank oleh kita, atas kesepakatan dinas dengan kontraktor. Tujuannya, agar dananya tidak hiIang, karena sudah lewati batas waktu kerja di bulan Desember 2018 seiring penutupan kas,” pungkas Londjo. (WAL)

Comment