by

Telaah Proyek Mangkrak di Aru Rampung

Ambon, BKA- Telaan staf terhadap proyek penambahan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Kepulauan Aru, akhirnya dirampungkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan Aru.

Setelah sempat molor sekitar empat pekan, akhirnya telaah staf terhadap proyek mangkrak itu menghasilkan empat rekomendasi, yakni, Pertama, meminta Pemerintah Daerah agar kontraktor segera melakukan pengembalian kerugian daerah sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Kedua, karena tak dikerjakan selama dua tahun, maka proyek tersebut dikatagorikan proyek mangkrak. Ketiga, meminta kepada Pemda Kepulauan Aru agar segera memutus kontrak dengan kontraktor (black list). Keempat, kalau tidak ada tindak lanjut, maka langkah terakhir akan dibawa ke ranah hukum (Polisi atau Kejaksaan).

“Telaah staf untuk penambahan bangunan DPKP sudah rampung. Dan ada empat point penting yang kita minta kepada Pemda untuk segera ditindaklanjuti,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Aru, J. Ubyaan, Kepada BeritaKota Ambon, Senin (10/8).

Untuk itu, dia meminta, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Aru lewat Bupati, Wakil Bupati dan DPRD, agar empat point telaah staf yang direkomendasikan itu segera ditindak lanjuti. Sehingga kasus proyek mangkrak ini cepat selesai.

“Kita harap, empat point itu ditindak lanjuti pimpinan. Sehingga ada efek jerah bagi kontraktor yang tak bekerja sesuai mekanisme kontrak,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Rabu (29/7), Ubyaan mengatakan, pada prinsipnya pihaknya akan mengkaji dari sisi penggunaan anggaran lebih detail. Dan ketika sudah selesai dikaji, maka segera di laporkan ke Bupati, Wakil Bupati dan DPRD untuk ditindaklanjuti.

“Jadi kalau telaahnya sudah selesai, maka kemungkinan dalam satu dua minggu ini kita akan sodorkan hasilnya ke Bupati, Wakil Bupati dan DPRD. Nah apa keputusannya, ya nanti kita tunggu ya,” ucap Ubyaan.

Untuk diketahui, proyek yang dikerjakan oleh CV. Cloris Perkasa tahun 2018 dengan total anggaran sebesar Rp 1.933.300.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Umun (DAU) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru itu, telah direalisasikan (dicairkan) sebesar 80 persen atau sebesar Rp 1.546.640.000 sejak Desember 2018 lalu. Namun fakta realisasi pekerjaan dilapangan yang dilakukan oleh perusahaan yang dipimpin Adi Bin Hatim ini, masih sekitar 60 persen.

Lantaran diduga mangkrak, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) berencana akan melakukan telaah staf, untuk melakukan black list terhadap CV. Cloris Perkasa, sekaligus meminta aparat penegak hukum untuk mengusut kontraktor pelaksananya (ABH).

“Kepala BPKAD akan membuat telaah terhadap proyek pembangunan gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2018, untuk meminta perusahaan yang menangani proyek itu segera di black list, termasuk kontraktornya segera diproses hukum, karena terkesan tidak ada niat untuk menyelesaikan proyek tersebut,” ungkap sumber media ini di kantor BPKAD Aru, 16 Juli lalu.

Sumber yang meminta identitasnya agar tidak dipublis ini membeberkan, tidak hanya proyek pembangunan gedung Kantor DPKP yang dibuat telaah, tetapi termasuk proyek pembangunan tribun dan sarana penunjang Lapangan Yos Sudarso Dobo tahun 2018 senilai Rp.9 miliar untuk segera dirampungkan, mengingat realisasi anggarannya sudah 100 persen, termasuk proyek bangunan yang berlokasi antara Kantor ULP dan Kantor Badan Perbatasan.

“Bukan saja kantor DPKP itu yang kita akan buat telaahnya. Tetapi ada beberapa dinas dan kita akan tegas terkait proses ini,” ungkap sumber.

Terpisah, Kepala DPKP Kabupaten Kepulauan Aru, Umar Londjo, ketika dikonfirmasi awak media mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pemblokiran pencairan anggaran sisa proyek itu.

“Pemblokiran dana di bank oleh kita atas kesepakatan dinas dengan kontraktor, dengan tujuan, agar dananya tidak hiIang, karena sudah lewati batas waktu kerja di bulan Desember 2018 seiring penutupan kas,” ungkap Londjo

Untuk diketahui, khusus untuk proyek pembangunan gedung kantor DPKP dimenangkan oleh CV. Cloris Perkasa dengan Direktur Adi Bin Hatim dan kontraktor Muhamad Palalo.

Proyek itu dikerjakan sejak Nopember 2018 dan sesuai Nomor Kontrak : 01lPKP/SP-PK-DAU/2018, proyek itu hanya dikerjakan selama 160 hari kalender, dengan besaran anggaran senilai Rp 1.933.300.000.

Parahnya, sampai saat ini pekerjaan proyek itu terkesan ditelantarkan. Walau pencairan anggaran 80 persen terealisasi, namun oleh dinas hanya membayar 60 persen kepada pihak kontraktor sesuai progress pekerjaan. Sementara sisa anggaran dilakukan pemblokiran pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Cabang Dobo. Dengan dalil, proyek sudah melewati batas waktu kerja di bulan Desember 2018 seiring penutupan kas.

Alhasil, proyek tersebut oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Maluku dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangaan APBD Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2018, ditemukan kelebihan pembayaran anggaran sebesar Rp 500 juta, serta denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp 114 juta. (WAL)

Comment