by

Telaah Staf Proyek Mangkrak di Aru tak Direspon

Ambon, BKA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Aru, dinilai lambat dalam menyikapi hasil telaah staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), terhadap tiga proyek bermasalah di kabupaten itu.

Dari hasil telaah staf BPKAD Kabupaten Kepulauan Aru, terdapat tiga proyek bermasalah di kabupaten itu, diantaranya, Puskesmas Desa Karaway, Perkantoran Perumahan dan Permukiman Rakyat (PPR) dan SD Negeri 2 Dobo.

Lambatnya respon Pemkab dan DPRD terhadap hasil telaah staf ketiga proyek bermasalah itu, menimbulkan pertanyaan publik. Bahkan mereka menilai pihak Pemkab dan DPRD setempat seakan tak punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah ketiga proyek yang diperkirakan merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah itu.

Menyikapi hal itu, Kepala Badan BPKAD Kepulauan Aru, Yop Ubyaan, mengatakan, pihaknya sudah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai tupoksi , yakni, memasukkan hasil telaah staf ketiga proyek bermasalah tersebut ke bupati dan DPRD. Namun kalau belum direspon sampai saat ini, maka itu bukan tanggung jawab BPKAD.

“Kami sudah memasukan telaah staf ketiga proyek bermasalah itu di Pemda dan DPRD, dua bulan lalu untuk ditindak lanjuti. Namun hingga kini, kami juga belum tahu sejauh mana tindakan yang diambil. Ya itu nanti di tanya ke bupati dan Pimpinan DPRD saja. Karena kami sudah lakukan tugas kami,” ungkap Ubyaan.

Terpisah, praktisi hukum, Fidel Angwarmase, ketika dikonfirmasi BeritaKota Ambon via seluler, mengatakan, semestinya ketika telaah staf proyek bermasalah itu disodorkan ke Pemkab, dalam hal ini bupati dan DPRD, maka harus cepat ditindaklanjuti. Karena kewenangan bupati dan DPRD jelas sama-sama punya pengawasan terhadap setiap program pembangunan di daerah tersebut.

“Kewenangan bupati dan DPRD jelas. Sama-sama punya fungsi pengawasan. Jadi kalau telaah staf proyek bermasalah itu sudah disodorkan, ya harus cepat ditindaklanjuti. Jangan disimpan untuk jadi pajangan di meja kerjanya masing-masing,” terangnya.

Menurut Angwarmase, selain jalankan fungsi pengawasan, bupati juga harusnya intens lakukan pengecekan terhadap kinerja bawahannya maupun kontraktor. Hal ini penting dilakukan, untuk melahirkan pemerintahan yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

“Jadi kalau dalam pandangan struktur management pemerintahan, bupati punya kewenangan penuh lakukan pengawasan dan pengecekan terhadap semua program pemerintah. Ya ini supaya jangan terjadi penyalugaan kewenangan seperti KKN,” ucapnya.

Hal yang sama juga berlaku bagi DPRD. Mereka juga harus jalankan tiga fungsinya dengan baik, khususnya fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kalau memang, tambah dia, kedapatan penyalgunaan kewenangan atau tak sesuai mekanisme pekerjaan, maka DPRD harus memanggil bupati untuk didengar pendapatnya terkait program pemerintah yang tak jalan tersebut.

“Ya, DPRD kan punya fungsi jelas. Tiga fungsi, salah satunya pengawasan. Jadi kalau Pemda Aru salah dalam jalankan program pemerintah, maka bupati harus dipanggil untuk didengar pendapatnya. Bukan diam saja, seperti contoh telaah staf proyek bermasalah yang didiamkan seperti sekarang ini,” terangnya.

Untuk itu, pendiri Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sikap ini berharap, Pemkab dan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru lebih bijak dan konsisten dalam menjalankan fungsi kerjanya masing-masing, agar tidak terkesan terjadi pembiaran terhadap sejumlah program pemerintah yang mangkrak.

“Saya harap, Pemda dan DPRD intens lakukan fungsinya. Jangan diam. Sebab kalau diam, maka publik akan menilai, adanya proses pembiaran terhadap mangkraknya sejumlah program pemerintah di Aru,” tandasnya.(WAL)

 

Comment