by

Tender Jalan Dinilai Sesuai Aturan

Ambon, BKA- Sejumlah tender jalan yang dikerjakan di sejumlah titik di Maluku lewat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Bina Marga PUPR Provinsi Maluku, dinilai sesuai dengan Pepres No. 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Hal ini disampaikan Praktisi Hukum, Rauf Pellu, saat menghubungi koran ini, Kamis (28/1). Dimana sesuai data infrastruktur jalan yang dikerjakan Bina Marga diantaranya ruas jalan Kota Ambon pada ruas jalan Siri-Hukirila sepanjang 3 kilo meter (km) dengan nilai anggran sebesar Rp 10 miliar, jalan Laha-Negeri Lima seluas 4 km dengan nilai Rp10 miliar, jalan Aboru-Wasu seluas 2,75 km ditambah Oma-Wasu dengan nilai seluruhnya kurang Rp5 miliar, jalan Wakal-Taenu sebagai akses jalan baru dengan anggaran Rp 9 miliar.
Dimana dalam Perpres menyebutkan, bahwa pengadaan barang/jasa, pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik serta pengembangan perekonomian nasional dan daerah.

Dijelaskan, seluruh proses tender yang dikerjakan Dinas PUPR Provinsi Maluku lewat Bina Marga, sudah sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Perpres Nomor 6 tahun 2018.

“Tidak ada pekerjaan yang fiktif apalagi siluman. Semuanya tidak ada. Kalaupun ada yang menyebutkan, itu merupakan oknum-oknum yang kalah dalam tender. Sehingga membuat opini publik bahwa proses tendernya tidak jelas,” tegasnya.

Pellu yang juga merupakan Jubir Hena Hetu Maluku, turut mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Maluku lewat Dinas PUPR dalam membangun akses jalan baru maupun hotmix dibeberapa kabupaten/kota.

“Kenapa demikian, karena Pemda Maluku telah meminjam uang sebesar 700 miliar untuk membangun berbagai infrastruktur. Termasuk sejumlah akses ruas jalan baru lewat Bina Marga dengan anggaran kurang lebih 300 miliar, yang dikejakan sesuai petunjuk dan arahan anggaran tersebut,” cetusnya.

Menurut dia, dengan kondisi pandemi Covid-19, Pemda Maluku terlalu berani meminjam uang dari pihak ketiga dan itu dikerjakan sesuai aturan hukum yang berlaku. Sehingga tidak ada proses fiktif, tapi semuanya lewat proses tender di LPSE dan terbuka untuk umum.

“Tidak ada itu yang namanya prsoses manipulasi, karena diatas 200 juta itu harus tender. Apalagi angkanya sampai miliaran rupiah, gila itu kalau tidak tender,” sebutnya. (RHM)

Comment