by

Terkait Kasus Dugaan Calo, BKD Akan Kembali Periksa Pegawai Dukcapil

Ambon, BKA- Empat pegawai yang diperiksa sebagai saksi oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Ambon, dirasa belum cukup untuk membuktikan keterlibatan oknum pegawai Dukcapil yang diduga membantu para calo KK dan KTP. Sehingga dimungkinkan, akan ada pegawai Dukcapil lainnya yang diperiksa BKD.

Hal ini ditegaskan Kepala BKD Kota Ambon, Benny Selanno, kepada awak media di Balai Kota, Senin (14/12).

Dia mengaku, pihaknya akan terus berupaya menyelesaikan kasus calo yang diduga melibatkan satu orang staf di Dinas Dukcapil Kota Ambon. Dimana sebelumnya, BKD telah memeriksa 4 staf pegawai Dukcapil sebagai saksi, akibat ulah staf Dukcapil yang diduga ikut terlibat meloloskan para calo dalam pengurusan administrasi kependudukan.

Dan hingga kemarin, kata dia, pihaknya masih mendalami kasus tersebut. Sehingga dimungkinkan beberapa pegawai Disdukcapil Ambon akan dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi.

“Kemungkinan ada penambahan pegawai yang akan dipanggil untuk diperiksa,” beber Selano.

Menurut dia, BKD Kota Ambon akan terus berusaha untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan cara yang profesional. “Pastilah, pastilah. Kita akan selesaikan kasus ini dengan profesional,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Benny menyebutkan, apabila satu staf Dukcapil itu terbukti sengaja membantu para calo untuk melakukan pungutan liar dari masyarakat dalam pembuatan KTP maupun KK, maka bisa saja yang bersangkutan akan dicopot dari ASN.

“Dilaporkan itu satu, oleh karena itu yang saya minta dari ASN, inikan sudah terlalu terbuka. Olehnya itu, saya sampaikan setiap orang yang melanggar ketentuan perundang undang yang berlaku yang melayani masyarakat dengan ada iming-iming, dan itu kalau ada bukti yang kuat kita akan tindak sesuai aturannya. Bisa sampai pada pemecatan,” bebernya.

Dia juga menyebutkan, seluruh ASN harus patut dengan aturan yang diberikan pemerintah. Sebab, gaji maupun fasilitas dan uang makan bagi ASN sudah pasti diberikan. Sehingga tidak boleh melakukan pungli dari masyarakat.

“Karena aturan dasar BP 53 itu sudah mengatur jadi harus mengetahui itu . Sudah digaji dan di kasi fasilitas uang makan fasilitas sebagainya lalu mau cari keuntungan dari masyarakat bagaimana. Masih banyak orang baik yang ingin jadi PNS jadi saya bicara ini bukan hanya untuk yang bersangkutan tapi untuk semua. Aparatur Sipil Negara,” tukasnya.

Sekedar tahu, belum lama ini Kepala Dukcapil Kota Ambon, Selly Haurissa menangkap basah beberapa calo yang diduga memungut biaya dari masyarakat untuk pembuatan KTP dan KK. Dimana para calo itu, diduga dibantu salah satu staf Dukcapil Kota Ambon.

Bahkan video rekaman penangkapan basah para calo itu beredar di media sosial sehingga mendapat kritikan dari masyarakat. Dan saat ini, pihak BKD sementara memeriksa salah satu staf Dukcapil tersebut karena diduga ikut terlibat membantu para calo itu. (BKA-1)

Comment