by

Terkait Kasus PLTMG BPKP Maluku Periksa Ahli

Ambon, BKA- Tim auditor BPKP Maluku-Malut baru saja memeriksa sejumlah ahli, terkait audit kerugian negara pada kasus dugaan korupsi pembelian lahan untuk pembangunan Kantor PLTMG Namlea.

Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, mengatakan, hal itu dilakukan tim auditor untuk mengetahui pendapat para ahli mengenai kasus tersebut.

“Tim auditor baru saja periksa saksi ahli dalam kasus ini. Hal ini digali, guna mengetahui pendapat ahli terkait kasus ini,” ungkap Sapulette, Kamis (19/11).

Selain melakukan pemeriksaan terhadap ahli, ungkapnya, tim auditor BPKP juga dikabarkan sedang melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi terkait.

“Saksi yang pernah diperiksa ditingkat penyidik Kejati, akan dipaggil untuk diperiksa ulang, guna mengklarifikasi keterangan-keterangan yang bersangkutan, apakah cocok dan benar atau tidak,” jelas juru bicara Kajati Maluku itu.

Namun mengenai kapan hasil audit ulang kasus itu akan keluar, Sapulette meminta wartawan untuk mengikuti saja prosesnya.

“Jadi saya berharap rekan-rekan ikuti saja proses penyidikan yang berlangsung,” pungkasnya.

Sebelummya diberitakan koran ini, Praktisi hukum di Maluku, Fileo Pistos Noija, mengatakan, seharusnya penyidik Kejati Maluku sudah menetapkan tersangka dalam perkara pembelian lahan untuk pembangunan PLTMG Namlea tersebut.

Pasalnya, kata Noija, sejak kasus ini naik penyidikan, bayang-bayang tersangka itu sudah diketahui penyidik. Hanya saja, penetapan tersangka harus dilakukan sesuai KUHP.

“Seharusnya penyidik sudah tetapkan tersangka dalam perkara ini, karena sejak kasus kalau naik penyidikan, maka bukti Kejati itu pasti kuat, pasca kalah pra praperadilan melawan Fery Tanaya,” ungkapnya, Selasa (10/11) lalu.

Apalagi terhadap perkara ini suda naik ke penyidikan, maka pasti sejumlah alat bukti sudah terkumpul, baik itu surat-surat maupun keterangan saksi.

“Karena begini, sekarang ini bukan hanya Kejati saja yang menunggu. Tapi semua masyarakat sedang menunggu, siapa tersangka dalam perkara ini. Karena perkara ini sangat menyita perhatian masyarakat,” terangnya.

Penetapan tersangka ini penting untuk dilakukan, lanjut Noija, untuk memberikan kepastian status hukum bagi pihak-pihak yang terlibat pada perkara ini. Terutama mereka yang diperiksa sebagai saksi.

“Ada yang berpikir, jangan sampai dia sebagai saksi itu juga nanti tersangka. Kan bisa saja begitu,” katanya.

Waktu yang digunakan penyidik untuk penyidikan kasus ini terbilang sudah cukup lama. Sehingga tidak bisa lama-lama lagi untuk menetapkan tersangka.

“Saya berharap penyidik segera tetapkan tersangka dalam perkara ini. Setelah tetapkan tersangka, baru penyidik lalukan koordinasi untuk audit kerugian negara. Mengapa, penyidik pasti punya alasan, sehingga kasus ini diterbitkan Sprindik baru,” pungkasnya.

Sebelumnya dikabarkan, berkas kerugian negara untuk kasus dugaan korupsi PLTMG di Desa Sawa, Kota Namlea, Kabupaten Buru, diaudit ulang tim auditor BPKP Perwakilan Maluku-Malut.

Proses audit ulang ini diminta langsung penyidik Kejati Maluku, setelah penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) baru, pasca hakim Pengadilan Negeri Ambon mengabulkan permohonan praperadilan Ferry Tanaya, dan menggugurkan statusnya sebagai tersangka.

“Terkait perkara pengadaan lahan untuk pembangunan PLTMG Namlea, auditor akan melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara kembali,” ujar Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, kepada koran ini, Senin (2/11).

Terpisah, Kepala BPKP Maluku, Rizal Suhaeli, yang dikonfirmasi wartawan, membenarkan hal tersebut. menurutnya, berkas perkara ini diaudit ulang mengingat penyidik melakukan penyidikan ulang terkait kasus ini.

“Jadi kita akan audit ulang berkas perkara itu. Sebelumnya, kerugian negara yang diaudit mencapai Rp.6 miliar lebih,” ungkap Rizal.

Kata dia, proses audit untuk perkara ini sudah berjalan, mengingat penyidik marathon melakukan penyidikan terhadap perkara ini.

“Penyidik minta ulang proses audit. Kami audit kembali, dan sudah jalan sekarang,” pungkasnya.(SAD).

Comment