by

Terpenting Kesejahteraan Guru Diperhatikan

Ambon, BKA- Kepala Sekolah SD Negeri 2 SPG Ambon, Rosina Hattu, mengatakan, pihaknya akan tetap mendukung rencana pemerintah mengalihkan status guru dari PNS menjadi PPPK, dengan harapan, tidak mengesampingkan kesejahteraan guru.

Hal itu disampaikannya, karena PPPK berbeda dengan PNS. PPK merupakan pegawai kontrak pemerintah, sementara PNS merupakan pegawai tetap yang berhak mendapatkan berbagai tunjangan, termasuk tunjangan masa pensiun. Dan itu tertera dalam aturan yang tidak bisa diabaikan.

“Sebenarnya, kalau kita simak baik-baik maksud dari kebijakan pemerintah mengalihkan status guru dari PNS ke PPPK juga baik, dan menguntukan guru-guru yang selama ini belum mendapatkan status yang jelas. Dimana, negara ini kan kekurangan guru PNS, menyebabkan tidak ada pemerataan. Ada dua faktor penyebabnya, yakni, terbatasnya formasi guru dalam setiap seleksi CPNS, dan juga jaminan aturan kalau bertugas 4 sampai 5 tahun sudah bisa pindah domisili. Sehingga guru bisa dengan bebasnya pindah tempat tugas. Kalau dialihkan ke PPPK, menurut saya tujuannya adalah menampung guru-guru honor atau lainnya, tapi dengan syarat, tidak bisa bebas pindah sana-sini ikut mau, karena sangat terikat dengan aturan PPPK. Jadi guru yang baru ini diberikan status yang jelas, tapi dengan aturan yang ketat. Dan saya kira, kalau itu ditunjang dengan kesejahteraan yang jelas, sangat baik. Dan itu perlu kita dukung,” kata Hattu, Selasa (5/1).

Dengan menjamin kesejahteraan guru, kata Hattu, apapun status yang diberikan kepada guru, tidak akan dipersoalkan. Sebab yang terpenting bukan saja membebani guru dengan tugas dan tanggungjawab mendidik generasi penerus bangsa, tapi juga bagaimana menjamin kesejahteraan mereka selama menjalankan tugas hingga memasuki masa pensiun seperti PNS.

“Intinya hanya di jaminan kesejahteraan guru saja. Kalau pemerintah alihkan ke PPPK tapi haknya disamakan dengan PNS, saya kira itu baik. Dan wajar juga kalau diberikan kesejahteraan lalu tidak jalankan tugas dengan baik, kemudian diberikan sanksi. Itu penting, supaya guru juga bertanggungjawab terhadap tugas dan tanggungjawab yang diberikan. Tidak disalahgunakan. Itu yang kita harapkan, kalau benar nanti guru dialihkan ke PPPK,” tutup Hattu. (LAM)

Comment