by

Terpidana Korupsi Bandara Banda Neira Diperiksa

Dua terpidana yang yang saat ini tengah menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Ambon, Sijane Nanlohy dan Marthen Philipus Parinussa, kembali diperiksa tim penyelidik Kejaksaan Cabang Negeri Ambon di Banda Neira.
Keduanya merupakan terpidana kasus korupsi Pekerjaan Pemenuhan Standart Runway Strip Bandar Udara Banda Neira, tahun anggaran 2014.

Sijane Nanlohy selaku Direktris PT Parama Andika Raya. Marthen Philipus Parinussa sebagai peminjam perusahan tersebut, untuk mengerjakan proyek itu. Keduanya tengah menjalani hukuman 4,6 tahun penjara.

Kepala Cabang Kejari Ambon di Banda Naira, Ardian Junaedi, mengatakan, pemeriksaan terhadap kedua terpidana dalam kasus itu dilakukan berdasarkan koordinasi dengan Kajari Ambon, terkait permintaan dua terpidana melalui kuasa hukumnya, Yustin Tuni.

Melalui pengacaranya, kedua terpidana itu menilai ada ketidakadilan dalam pengusutan kasus tersebut. Sehingga mereka meminta kasus itu kembali dibuka.

Karena itu, kata Ardian, berdasarkan kesepakatan tim dan pimpinan, kasus ini di buka kembali.

“Sejak Jumat pekan lalu, kita sudah keluarkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlid), yang di teken oleh saya selaku pimpinan. Selanjutnya, hari ini, kita periksa dua terpidana ini di Lapas Ambon. Karena keduanya adalah saksi kunci dalam perkara ini,” ujar Junaedi, via seluler, Selasa (6/7).

Pemeriksaan terhadap perkara ini masih terus berlangsung dalam pekan ini. Rencananya, masih ada pihak-pihak terkait yang akan diperiksa dalam waktu dekat.

“Kita periksa kedua terpidana sejak pukul 11.00 Wit hingga 13.00 WIT. Pemeriksaan itu kami anggap penting, untuk membuat terang peristiwa tindak pidana dalam kasus ini,” jelasnya.

Jaksa dengan pangkat satu bunga melati itu menambahkan, terhadap perkara Sijane Nanlohy dan Marthen Parinussa tersebut, telah berkekuatan hukum tetap. Keduanya pun sedang menjalani masa hukuman. Hanya saja, karena terindikasi masih ada peran pihak lain yang perlu didalami, sehingga kejaksaan membuka kembali kasus ini.

“Semoga ada bukti-bukti baru yang kita dapat dalam penyelidikan. Entah siapa yang akan bertangggung jawab, itu merupakan materi jaksa. Jadi tunggu saja waktu mainnya,” tandasnya.

Untuk diketahui, dalam perkara ini, terdapat dua terpidana yang dieksekusi pihak oleh Kejaksaan Negeri Ambon Cabang Banda, 24 November 2020 lalu. Masing-masing Marthen F. Parinussa dan Sijane Nanlohy, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI.

Namun terhadap eksekusi yang dilakukan tersebut, pengacara kedua terpidana itu, Yustin Tuny, tidak puas. Karena selain kedua kliennya, ada dugaan keterlibatan sejumlah pihak lain, yang sampai sekarang belum diungkap kejaksaan.

Misalnya, Welmon Rikumahu yang merupakan orang kepercayaan Marthen Pelipus Parinus untuk mengatur pekerjaan pembangunan standar Runway Bandar Udara Banda Neira tahun 2014.

Tuny menjelaskan, Welmon Rikumahu telah mengakui secara terang-terangan di dalam persidangan, kalau dirinya menggunakan uang negara sebesar Rp 340.000.000 untuk kepentingan pribadi.

Namun keterangan Welmon Rikumahu itu tidak ditanggapi Kejaksaan Negeri Ambon Cabang Banda, alias mengabaikan fakta sidang dalam kasus ini.

“Berdasarkan putusan pengadilan, tindak pidana korupsi pada pengadilan Negeri Ambon, halaman 58, termuat keterangan Wellmon Rikumahu dalam persidangan dibawah sumpah, yang menerangkan kalau dirinya menerima uang sebesar Rp 1. 078.800.000 dari Marthen Pelipus Parinussa, untuk pekerjaan pembangunan Standar Runway Bandar Udara Banda Naira. Sedangkan pada halaman 59, Welmon Rikumahu menerangkan, kalau dia menggunakan uang Rp 340.050.000 untuk membeli mobil truck second dengan harga Rp 138.000.000, dan biaya perbaikan mobil tresebut sebesar Rp 3.000.000,” terangnya.

Berdasarkan ketantuan Pasal 185 Ayat 1 KUHP, menyebutkan, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan.

Denga demikiam, katanya, tidak ada alasan dalam bentuk apapun bagi Kejaksaan Negeri Ambon Cabang Banda untuk tidak membuka kasus ini kembali.

“Ya Welmon Rikumahu hebat juga. Dia menggunakan 340 juta untuk kepentingan pribadi, tetapi tidak dijadikan tersangka. Sedangkan Sijane Nanlohy yang menerima fee perusahaan Rp 55.000.000 ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Ambon Cabang Banda,” Kata Yustin Tuny.

Dia mengaku, kalau memang Kejaksaan berkomitmen untuk memberantas korupsi, maka seharusnya siapapun yang terlibat kasus korupsi, harus jerat.

Bukan sebaliknya, Marthen dan Sijane Nanlohy dijadikan tersangka, sedangkan Welmon Rikumahu bersenang-senang tanpa merasa terbeban. Padahal dia telah mengaku menggunakan uang negara sebesar Rp 340 juta untuk kepentingan pribadinya.

“Yang pasti, semua orang dimata hukum itu sama. Hanya saja terhadap proses hukum kasus Bandar Udara Banda Neira, Welmon Rikumahu sangat diistimewakan jaksa.Padahal nyata-nyata dia menggunakan 340 juta untuk kepentingan pribadi, tetapi lolos dari jeratan hukum,”katanya.

Selain Welmo Rikumahu, ada juga dugaan keterlibatan Petrus Marina selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Baltasar Latupeirissa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Ruslan Djalal selaku Bendahara Proyek, Norberta Rerebulan selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP), Sutoyo Direktur CV. Gria Persada (Konsultan Pengawas).

Namun terhadap mereka, Kejaksaan Negeri Ambon Cabang Banda hanya menjadikannya sebagai saksi. Padahal berdasarkan fakta persidangan, mereka juga punya andil yang besar yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam pekerjaan Bandara Banda.(SAD).

Comment