by

Terpidana Reonaldo Silooy Dieksekusi ke Lapas

Ambon, BKA-Terpidana Reonaldo Silooy, mantan Plt Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBB), akhirnya dieksekusi ke Rutan Kelas II B Piru, kabupaten SBB, Jumat (11/9).

Eksekusi terhadap Silooy, terkait kasus dugaan korupsi penyimpangan pengelolaan dana tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa, saat dirinya menjabat sabagai Plt BPMPD Kabupaten SBB pada bulan Juni hingga September 2015.

Menurut Kasi Pidsus Kejari SBB, Junita Sahetapy, proses eksekusi dilakukan setelah tim JPU menerima salinan putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, nomor: 690/K/Pid.Sus/2019 tanggal 17 Juli 2019.

“Dari salinan putusan itu, terdakwa dinyatakan bersalah terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999. Atas penyimpangan pengelolaan dana TPAPD, hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 753 juta lebih,” ungkap Junita, saat dihubungi koran ini, Minggu (14/9).

Sesuai amar putusan, lanjut Sahetapy, terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara selama empat tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan. Selain pidana badan, terdakwa juga dibebankan membayar denda sebesar Rp.200 juta, subsider empat bulan kurungan penjara.

“Jadi sekali lagi, setelah kita menerima salinan putusan Kasasi dari MA, langsung tim JPU melakukan eksekusi ke Rutan Lapas kelas II B Piru,” bebernya.

Ketua Tim Pengamanan Intelijen Kejaksaan Negeri (SBB), Harius Prangganata menambahkan, pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana Reonaldo Silooy terlaksana dengan aman dan lancar. Serta mempedomani SOP pengamanan dan pengawalan yang dituangkan dalam Peraturan Jaksa Agung Agung nomor : PER-005/A/JA/03/2013 dan Surat Jaksa Agung Muda Intelijen dalam hal pengamanan personil.

Selain itu, sambung dia, pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 saat ini.

“Terpidana saat kita eksekusi ke bui, yang bersangkutan diarahkan untuk mengikuti tes rapid. Setelah itu baru diarahkan ke rutan, untuk menjalani masa hukuman,” tutup Prangganata. (SAD)

 

Comment