by

Tersangka ADD Haruku Belum Diekspos

beritakotaambon.com – Kejaksaan Negeri Ambon dikabarkan sudah mengantongi nama tersangka kasus dugaan korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Haruku, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.

Namun Kejari Ambon belum juga melakukan gelar perkara, dalam rangka ekspos penetapan tersangka.

Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Dian Fris Nalle, mengatakan, semua pentahapan kasus dugaan korupsi yang bergulir di Kejari Ambon, akan diekspos dalam waktu dekat, termasuk kasus korupsi ADD dan DD Haruku.

“Jadi itu nanti kita ekspos. Memang sudah ada tersangkanya, tapi itu tidak serta merta kita bilang begitu, tanpa lalui mekanisme,” jelas Nalle, Kamis (23/9).

Dia mengaku, penetapan tersangka tetap berpatokan pada dua alat bukti yang cukup.
“Untuk itu, dengan kerja tim pidsus saat ini, diperkirakan tidak lama lagi, kasus ini sudah diekspos tim penyidik. Selanjutnya baru dipublis,” ujar Nalle.

Sementara itu, sumber penyidik di Kejari Ambon, mengatakan, tersangka dalam kasus ini dua orang. Tapi itu baru bukti permulaan. Tidak menutup kemungkinan, tersangka masih bisa bertambah lagi.

Baca juga: Kastela Sebut Proyek infrastruktur pendidikan Tidak Mangkrak, Anos: Kastela Jangan Berkelit

“Memang infonya dua orang, tapi tidak menutup kemungkinan masih bertambah. Karena rangkaian penyidikan masih berlangsung,” jelasnya.

Untuk diketahui, pengusutan kasus ini dilakukan berdasarkan laporan masyarakat, terkait ketidakberesan dalam pengelolaan ADD dan DD sejak 2017, 2018 dan 2019.

Terkait kasus ini, Kepala Pemerintahan Negeri Haruku, Zefnat Ferdinandus cs disebut-sebut sebagai orang yang akan bertanggungjawab.

Pasalnya, dalam pengelolaan AD dan ADD tahun 2017-2018 diduga banyak fiktif. Sementara dalam LPJ, pekerjaan dilakukan 100 persen, seperti, pengadaan BPJS tahun 2017 sebanyak 83 orang dengan anggaran sebanyak Rp 22.908.000. Selain itu, BPJS tahun 2018 sebanyak 234 orang tanpa nama, dengan anggaran cair Rp 64.584.000.

Baca juga:
Lekipera Minta Proyek Dermaga Feri Moa Diusut

Ada juga kegiatan BPJS kelas ekonomi yang ditetapkan Negeri Haruku sebesar Rp 23.000 per warga, sementara standar nasional pemerintah untuk ekonomi Rp 25.500. Sementara nama-nama penerima BPJS tahun 2017-2018 fiktif.

Bukan hanya itu, dalam kasus ini, ada juga bantuan rumah tahun 2018, dimana material baru datang 31 Juni 2019 sebesar Rp 135.330.000, serta bantuan-bantuan lainnya yang diduga tidak tersalur di masyarakat, tapi dananya cair 100 persen.(SAD)

Comment