by

Tersangka ADD Haruku Tunggu Diekspos

Setelah melakukan penyidikan panjang oleh tim pidsus Kejari Ambon, tidak lama lagi, tersangka korupsi dugaan tipikor penyalahgunaan ADD dan DD Negeri Haruku, Kecamatan Pulau Haruku, Maluku Tengah akan diekspos. “Dalam waktu dekat akan diekspos,” ujar Kajari Ambon, Dian Fris Nalle belum lama ini.

Orang nomor satu di kantor Kejari Ambon ini mengaku, tersangka dalam kasus ini, sudah diketahui. Tinggal saat ini, penyidik masih melakukan pengembangan apakah adanya penambahan tersangka lain atau tidak. “Tinggal ekspos saja, kalau begitu, maka tersangkanya sudah ada.saat ini penyidik sedang kembangkan lagi, apakah ada penambahan tersangka atau tidak,” tandas jaksa senior asal NTT ini.

Sebelumnya,kasus dugaan tipikor penyalahgunaan ADD dan DD Negeri Haruku, Kecamatan Pulau Haruku, Maluku Tengah sampai kini penyidikannya masih bergulir di tim pidsus Kejari Ambon.

Faktanya, tim pidsus terus melakukan rangkaian penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi bernilai Rp. 1,6 miliar itu. Bahkan, saksi-saksi yang diduga mengetahui aliran dana tersebut terus dipanggil Kejari Ambon untuk diperiksa. Selian saksi lain, Raja Haruku, ZF juga diperiksa penyidik, setelah sebelumnya dia diperiksa ditahap penyelidikan awal.

“Yang diperiksa Raja Haruku berinisial ZF,untuk kasus ini, agenda pemeriksaan saksi masih berjalan,” ungkap Kasi Intel Kejari Ambon, Djino Talakua, Rabu, 14 April 2021 lalu.

Diakuinya, kasus dugaan korupsi dana ADD dan DD di Desa Haruku tahun 2017-2018 itu sudah dalam tahap penyidikan. Untuk siapa tersangka, masih dalam proses penyidikan.
“Tersangka belum. Sementara masih dalam tahap penyidikan. Saksi-saksi diperiksa dan pastinya dalam waktu dekat sudah dapat diumumkan siapa tersangka,” ujar Djino.
Sekedar tahu saja, kasus ini anggarannya diduga disalahgunakan staf pemerintah desa tersebut. Bahkan bukti-bukti yang sudah dikantongi pihak kejaksaan adalah data yang akurat. Kemungkinan menunggu waktunya akan dipublis secara terang-benderang.

Kasus ini dilaporkan warga setempat. Kemudian, Kejaksaan memberikan rekomendasi kepada tim Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan audit terhadap DD tersebut sejak Desember 2019 lalu.

Data yang diperoleh dari warga setempat, Raja Negeri Haruku dalam pengelolaan AD dan ADD tahun 2017-2018 diduga banyak fiktif, sementara LPJ 100 persen dikerjakan.
Seperti item pengadaan BPJS tahun 2017 sebanyak 83 orang dengan anggaran Rp 22.908.000 dan BPJS tahun 2018 sebanyak 234 orang tanpa nama, namun anggarannya Rp 64.584.000 dicairkan.

Kemudian, dalam kasus bantuan rumah tahun 2018, dimana material baru datang 31 Juni 2019 sebesar Rp 135.330.000.
Tak hanya itu, bantuan pangan 1 ton beras tahun 2018 sebesar Rp. 10.361.679 dalam RAB terealisasi, sementara masyarakat tidak pernah menerima beras dari aparat desa.(SAD)

Comment