by

Tersangka ADD Karangguli Tunggu Audit Inspektorat

Amvon, BKA- Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Aru hingga saat ini masih menunggu hasil audit penghitungan kerugian negara dalam penyelidikan kasus dugaan penyalahgunaan ADD di Desa Karangguli Kecamatan Pulau-pulau Aru dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru.

Kepada media ini di ruang kerjanya, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Kepulauan Aru, Sesca Taberima mengaku, pihaknya telah menyurati inspektorat setempat untuk menghitung besaran kerugian negara dalam menuntaskan kasus ini.
“Sampai sekarang kita masih menunggu hasil audit dari Inspektorat. Kalau sudah ada, secepatnya kita tetapkan tersangkanya,” ucap Teberima, kepada koran ini, Selasa (4/5).

Sebelumnya terkait kasus ini, Penyidik Kejari Kepulauan Aru telah memeriksa beberapa saksi termasuk Kepala Desa Karangguli, Frets Seltaniny. Selain itu, Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru juga sudah turun langsung di Desa Karangguli untuk melakukan pengumpulan data (Puldata) dan Pengumbulan Bahan Keterangan (Pulbaket).
Saat itu, tim Kejari dibawah pimpinan Kasi Pidum, Henly Lakburlawal, yang diwakili Jaksa Faisal, turun langsung di Desa Karangguli. Dan kemudian memeriksa sejumlah bangunan yang dikerjakan menggunakan ADD dan DD dari Desa Karangguli tahun 2015-2017.

Bangunan yang diperiksa yakni satu unit perumahan rakyat di kampung Ngaungau. Tim Jaksa, lalu mengukur seluruh bangunan dimaksud, maupun meninjau lapangan futsal dan Bola Volly. Yang ternyata indikasi fiktif, karena lapangan yang ditunjuk ternyata lahan milik warga (Ahmad Naflery).
Jaksa juga melakukan pengukuran jalan setapak dan rabat dilingkungan Sekolah Dasar (SD) Negeri Karangguli, yang dikerjakan tahun 2017 menggunakan anggaran senilai Rp 51.184.000.

Selain itu, bangunan PAUD juga dilakukan pengukuran yang dibangun tahun 20162017 namun terkesan mangkrak. Padahal total anggaran yang habis terpakai sebanyak Rp.161.842.494.

Bangunan mangkrak lainnya yang tak Iuput dari target Jaksa antara lain, pembangunan kantor BPD tahun 2015 senilai Rp. 59.062.000 dan tahun 2016 senilai Rp.86.469200. Pembangunan kantor PKK tahun 2016 sebesar Rp. 104.624.000 dan tahun 2017 senilai Rp. 15.0000, kendati sudah menguras anggaran dengan total Rp. 119.624.000.
Namun fakta Iapangan, gedung itu juga belum rampung. Termasuk Jaksa memerikasa pembuatan tangga kantor desa yang menghabiskan anggaran Rp. 90.330.000, pembuatan pagar kantor desa tahun 2016 senilai Rp. 68.040.000, dan pembangunan jalan rabat di Desa Karangguli. (WAL)

Comment