by

Tersangka Korupsi Dermaga Tawiri Dipanggil Paksa

AMBON-BKA, Johana Rahel Soplanit, tersangka perkara dugaan korupsi anggaran pembebasan lahan untuk pembangunan Dermaga dan Sarana/Prasarana Lantamal IX Ambon di negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota AmbonAmbon, akhirnya dipanggil paksa oleh penyidik Kejati Maluku.

Tindakan tersebut ditempuh, setelah tersangka tidak memenuhi panggilan yang dilayangkan penyidik Kejati Maluku sebanyak tiga kali kepadanya.

Sedangkan ketiga rekannya, yaitu, Raja Tawiri Jacob Nicholas Tuhuleruw, mantan Raja Tawiri Jerry Tuhuleruw, dan Saniri Negeri Yawiri Joseph Tuhuleruw, sudah ditahan di Rutan Kelas II A Ambon.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, Rorogo Zega, mengungkapkan, pemanggilan paksa terhadap tersangka yang juga merupakan Saniri Negeri Tawiri itu langsung disertai dengan penahanan, terhitung sejak 23 Juli 2021.

“Jadi tiga kali kita panggil tersangka untuk menghadap. Namun tersangka tidak menghadiri panggilan jaksa. Selanjutnya, nama tersangka kita masukan dalam DPO dan hari ini baru kita tahan, dengan panggilan paksa di rumahnya, ” ujar Kajati, Jumat (23/7).

Menurut Zega, penahanan terhadap tersangka akan dilakukan selama 20 hari ke depan, di Lapas Kelas III Perempuan di Ambon.

Terhadap perkara ini, tambah Kajati, negara mengalami kerugian negara sebesar Rp.3,8 miliar.

“Empat tersangka dalam perkara ini disangkakan melanggar Pasal 2 dan pasal 3 UU No 31 tahun 1999 ttng pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU no 20 THN 2001 ttng tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” tandas Kajati.

Sekedar tahu saja, setelah melalui serangkaian penyidikan panjang, tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku akhirnya menetapkan JNT, Raja negeri Tawiri, Kecamatan Teluk, Kota Ambon, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi anggaran pembebasan lahan untuk pembangunan Dermaga dan Sarana/Prasarana Lantamal IX Ambon tahun 2015 lalu.

Selian raja Tawiri JNT, penyidik juga menetapkan tiga tersangka lain, masing-masing,mantan raja JST, dan dua Sairi Negeri, JRT dan JRS.

Kasi Penkum Kejati Maluku, Wayhudi Kareba mengatakan, tim penyidik telah mengekspos penetapan tersangka terhadap kasus dugaan korupsi Penyalahgunaan Pendapatan Asli Negeri Tawiri yang bersumber dari hasil pembebasan lahan milik negeri.

Lahan tersebut digunakan untuk pembangunan Dermaga dan Sarana/Prasarana Lantamal IX Ambon tahun 2015 lalu di Negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon.

“Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka yakni raja Tawiri JNT,mantan raja JST, dan dua Saniri negeri JRT dan JRS,” kata Wahyusi di ruang kerjanya, Jumat (25/6).

Wahyudi menyebutkan, penetapan empat tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sejumlah bukti dan hasil audit kerugian negara, yang mencapai Rp 3,8 Miliar.
Menurutnya, dari alat bukti dan keterangan sejumlah saksi, empat tersangka ini dinilai yang paling bertanggungjawab atas penyimpangan yang terjadi.

Dalam kasus ini, jelas Wahyudi, sejumlah saksi telah diperiksa, termasuk raja Tawiri, Jacob N Tuhuleruw dan stafnya. Mereka diperiksa setelah salah satu saniri di negeri tersebut melaporkan adanya dugaan penyimpangan yang terjadi antara tahun 2016 sampai 2017.
Diduga, untuk memuluskan proses pembebasan lahan, Raja Tawiri telah nekat mengesampingkan aturan, dengan menunjuk staf dan juga orang dekatnya di bagian Kaur Umum Negeri Tawiri, SR, untuk membuat dokumen pembebasan lahan yang dananya bersumber dari APBN.

Padahal sesuai mekanisme, tugas tersebut harus dilakukan oleh Sekretaris Negeri Tawiri inisial DH yang masih aktif. Selain itu, kesimpangsiuran pembayaran lahan juga menimpa JS, sebagai salah satu pemilk 11 objek lahan yang ikut dikapling untuk dermaga TNI AL.
Sampai saat ini, Pemerintahan Negeri Tawiri baru membayar 5 objek dengan dana Rp 1,1 miliar. Seharusnya Pemerintahan Negeri Tawiri membayar untuk lima objek sebesar Rp 3,6 miliar.(SAD)

Comment