by

Tersangka Korupsi Dermaga Tawiri Ditahan

Tiga dari empat tersangka kasus dugaan korupsi anggaran pembebasan lahan untuk pembangunan Dermaga dan Sarana/Prasarana Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, ditahan penyidik Kejati Maluku.

Kajati Maluku, Rorogo Zega, mengatakan, tiga tersangka yang ditahan penyidik, yakni, Raja Tawiri Jacob Nicholas Tuhuleruw, mantan Raja Tawiri Jerry Tuhuleruw, serta Saniri Negeri Tawiri Joseph Tuhuleruw. Sedangkan yang belum ditahan yakni JRS.

“Tiga tersangka untuk kasus ini, kita sudah tahan hari ini. Penahanan selama 20 hari ke depan. Sedangkan untuk satu tersangka tersisa, belum ditahan karena sedang sakit,” ujar Kajati, di Aula Lantai II Kantor Kejati Maluku, Kamis (8/7).

Menurut Kajati, tidak menutup kemungkinan, pekan depan, satu tersangka itu akan ditahan penyidik.

“Pekan depan, rencananya tersangka yang sisanya akan ditahan. Dan kita minta supaya tersangka kooperatif,” tandas Kajati.

Sebelumnya, setelah melalui serangkaian penyidikan panjang, tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku akhirnya menetapkan menetapkan JNT, JST, JRT dan JRS, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi anggaran pembebasan lahan untuk pembangunan Dermaga dan Sarana/Prasarana Lantamal IX Ambon tahun 2015.

Kasi Penkum Kejati Maluku, Wayhudi Kareba, mengatakan, tim penyidik telah mengekspos penetapan tersangka terhadap kasus dugaan korupsi, penyalahgunaan pendapatan asli Negeri Tawiri yang bersumber dari hasil pembebasan lahan milik negeri.

Lahan tersebut digunakan untuk pembangunan Dermaga dan Sarana/Prasarana Lantamal IX Ambon tahun 2015 lalu di Negeri Tawiri.

“Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni, Raja Tawiri JNT, mantan raja JST, dan dua Saniri Negeri Tawiri JRT dan JRS,” kata Wahyudi, di ruang kerjanya, Jumat (25/6).

Dia menyebutkan, penetapan empat tersangka itu dilakukan setelah penyidik mengantongi sejumlah bukti dan hasil audit kerugian negara, yang mencapai Rp 3,8 miliar.

Menurutnya, dari alat bukti dan keterangan sejumlah saksi, empat tersangka ini dinilai yang paling bertanggungjawab atas penyimpangan yang terjadi.

Dalam kasus tersebut, jelas Wahyudi, sejumlah saksi telah diperiksa, setelah salah satu Saniri Negeri Tawiri melaporkan adanya dugaan penyimpangan yang terjadi antara tahun 2016 sampai 2017.

Diduga, untuk memuluskan proses pembebasan lahan, Raja Tawiri nekat mengesampingkan aturan. Dia menunjuk staf dan juga orang dekatnya di Bagian Kaur Umum Negeri Tawiri, SR, untuk membuat dokumen pembebasan lahan yang dananya bersumber dari APBN.

Padahal sesuai mekanisme, tugas tersebut harus dilakukan oleh Sekretaris Negeri Tawiri inisial DH.

Selain itu, kesimpangsiuran pembayaran lahan juga menimpa JS yang merupakan salah satu pemilk 11 objek lahan, yang ikut dikapling untuk dermaga TNI AL.

Sampai saat ini, Pemerintahan Negeri Tawiri baru membayar 5 objek dengan dana Rp 1,1 miliar. Seharusnya Pemerintahan Negeri Tawiri membayar untuk lima objek sebesar Rp 3,6 miliar.(SAD).

Comment