by

Tersangka PLTMG Namlea Segera Diekspos

Ambon, BKA- Tim penyidik Kejati Maluku mulai menyusun agenda untuk ekspos penetapan tersangka kasus dugaan korupsi pembelian lahan untuk pembangunan kantor PLTMG Namlea, di Kabupaten Buru.
Sumber penyidik di Kejati Maluku mengatakan, untuk sejumlah tim jaksa yang menangani kasus si Raja Kayu di Kabupaten Namlea itu, belum masuk kerja usai liburan Tahun Baru.

Namun informasi pasti, Kejati akan menyusun agenda untuk mengekspos penetapan tersangka dalam waktu dekat. “Mereka sedang susun agenda ekspos penetapan tersangka,” ungkap sumber, yang menolak namanya dikorankan, saat ditemui di Kejati Maluku, Selasa (5/1).
Kata dia, kemungkinan setelah semua tim penyidik hadir, agenda ekspos penetapan akan dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menjawab keresahan masyarakat yang selama ini sedang menanti status hukum kasus tersebut.

“Kemungkinan dalam waktu dekat, agenda ekspos sudah dimulai. Karena saat ini penyidik sedang rampungkan berkas perkara tersebut,” jelasnya.

Kasi Dik Kejati Maluku, Y.E. Oceng Almahdaly yang dikonfirmasi, hanya tersenyum, seraya meminta wartawan agar mengkonfirmasi melalui Kasi Penkum Kejati Maluku.

“Kalau soal itu melalui Kasi Penkum saja. Tapi yang jelas kasus ini dan Repo Obligasi bank Maluku kita sedang upayakan untuk secepatnya dituntaskan,” singkat Oceng, saat keluar dari ruang sidang, Pengadilan Negeri Ambon.

Sebelumnya, Praktisi Hukum di Maluku, Fileo Pistos Noija mendesak penyidik Kejati Maluku agar segera melakukan gelar penetapan tersangka, kasus dugaan korupsi pembelian lahan untuk pembangunan kantor PLTMG Namlea di Kabupaten Buru.

Menurutnya, Kejati Maluku harus secepatnya menuntaskan kasus ini, apalagi hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara sudah diserahkan tim auditor BPKP Perwakilan Maluku-Malut.

“Kan hasil audit sudah diterima, maka Kejati harus tetapkan tersangka, itu progresnya seperti itu. Tidak bisa jaksa lama-lama. Karena publik sementara menunggu status hukum kasus ini,” ungkap Noija kepada koran ini, Selasa (8/12).

Di lain sisi, lanjut dia, Kejati Maluku juga harus berhati-hati dalam setiap proses pentahapan yang dilakukan dalam perkara ini, mengingat Kejati pernah kalah praperadilan melawan Fery Tanaya selaku penjual lahan kepada PLN Maluku yang diduga bermasah.

“Pernah kan Fery Tanaya jadi status tersangka tapi kan statusnya sudah tidak lagi, ini yang mesti dipikirkan baik-baik Kejati Maluku. Sebab, bukti-bukti kepemilikan lahan tersebut versi Fery Tanaya pun akurat, sehingga menang praperadilan,” bebernya.

Dia pun mengatakan, dalam perkara ini, jika memang pihak PLN Wilayah Maluku-Maluku Utara diseret sebagai orang yang akan bertanggungjawab, maka tentunya mereka masuk dalam kategori penadah. Sebab, PLN yang mengelolah uang negara.

“Jika memang PLN diseret lagi, maka sudah pastinya PLN di katergorikan sebagai penadah. Karena membeli tanah negara dengan uang negara. Namun jika dalam transaksi pembelian lahan tersebut PLN tidak mengetahui bahwa itu tanah negara, maka PLN bisa lolos dari jeratan jaksa,” pungkas Noija. (SAD).

Comment