by

Tersisa 14 Desa Belum Terima BLT Tahap II

Ambon, BKA- Dari 82 desa yang ada di Kabupaten Buru, 62 desa diantaranya telah telah melakukan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) tahap II.


Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Buru, M. Yamin Maskat, mengungkapkan, penyaluran BLT DD tahap II yang dilakukan pemerintah desa di Kabupaten Buru sudah hampir 90 persen. Tersisa 14 desa saja yang belum melakukan penyaluran itu.

14 desa yang belum melakukan penyaluran, yakni, Desa Waemangit, Air Buaya, Tanjung Karang, Batlale, Waekasar, Hatawano, Ilath, Batu Jungku, Namlea Ilath, Debowae, Masarete, Seith, Raheriat dan Desa Jikumerasa.

Untuk tahap I, semua desa telah selesai melakukan penyaluran, yakni, untuk bulan pertama, kedua dan ketiga. Sehingga tersisa penyaluran tahap II sebagian dan tahap III.

Khusus untuk tahap II pada 14 desa yang belum melakukan penyaliran, lanjut Yamin, diupayakan dilakukan dalam pekan ini. “Insya Allah, dalam minggu ini selesai, supaya kita lanjutkan ke tahap III yang 20 persen penerimaan tahap terakhir. Tapi untuk sementara, dari 14 desa-desa itu sudah mulai masukkan untuk pencairan. Hanya ini hasil rekapan pada tanggal 13 kemarin, untuk data update terakhir ini belum ada yang pasti dari 14 desa itu sudah ada yang ajukan,” ucapnya, kepada koran ini, Selasa (17/11).

Ia menambahkan, pada 14 November lalu, dirinya menyerahkan BLT Dana Desa secara simbolis di Desa Jamilu, Kecamatan Namlea. “Untuk Desa Jamilu itu tahap kedua bulan ketiga, dia sudah selesai memang untuk tahap duanya, tinggal tahap tiganya yang 20 persen itu,” kata Yamin.

Lebih lanjut dia mengatakan, bagi masyarakat penerima BLT, tidak boleh lagi menerima PKH. “Iya, karena awalnya belum ada info bahwa kalau penerima PKH tidak bisa terima BLT. Kalau kemarin-kemarin, kita pembayaran BLT itu kan duluan. Olehnya itu, data dari Dinas Sosial terkait dengan penerima PKH dan lain-lain belum masuk, sehingga kita bayar dulu kan. Lagian yang mendata itu kan tim relawan Covid-19,” ungkapnya.

Namun setelah mendapatkan data dari Dinas Sosial, maka yang menerima PKH sudah tidak lagi menerima BLT Dana Desa. “Nanti setelah ada masukan dari Dinas Sosial bahwa ada yang terima juga, otomatis pembayaran berikut tidak terima lagi. Tapi di musyawarahkan, bukan asal langsung mau lepas-lepas bagitu. Tidak. Kita sarankan, kalau bisa di musyawarahkan, supaya jangan ada konflik. Yang penting dibicarakan,” bebernya.

Adapun dengan perubahan skema pencairan BLT, yakni, besaran BLT Desa ditetapkan berdasarkan dua kategori. Pertama, Rp 600.000 untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat. Kedua, Rp 300.000 untuk bulan keempat sampai dengan bulan kesembilan per keluarga penerima manfaat.

“Ada perubahan, dari awal PMK 40 kan Rp 600 ribu, sementara adanya PMK 50 kan dari Rp 600 ribu terus dia berubah menjadi Rp 300 ribu. Atau yang kemarin belum terdata bisa lah, yang penting syarat dia belum menerima bantuan-bantuan yang lain, dia boleh terima BLT selagi dia memenuhi persyaratan penerimaan bantuan BLT,” jelasnya.

“Kalau sesuai aturan, itu kan tiga tahap. Tahap satu, tahap dua, tahap tiga, yang awalnya 40 persen, 40 persen dan 20 persen. Tapi dengan adanya PMK karena adanya Covid-19 ini, sehingga dari 40 persen itu dibagi per tiga bulannya itu. Tapi tetap tahapannya 40, 40 dan 20 persen. Jadi tiga tahap saja,” ungkapnya.

Selain itu, menurut informasi dari Dinas PMD tahun 2021, masih ada BLT dari Dana Desa kepada masyarakat. Namun itu juga belum tentu. “Informasi sih ada, tapi untuk selanjutnya kita benahi dulu yang 2020 ini. Baru kita mengarah ke 2021,” pungkasnya. (MSR)

Comment