by

Terungkap Modus Korupsi Repo Fiktif

Ambon, BKA- Kasus dugaan korupsi dalam penjualan dan pembelian (reverse repo) surat-surat hutang/obligasi pada kantor pusat PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011 sampai dengan 2014, yang menyeret dua terdakwa, masing-masing, Idris Rolobessy dan Izaac Balthazar Thenu kembali dilanjutkan di Pengadilan Tipikor Ambon, Rabu (7/4).

Kali ini, jaksa penuntut umum Kejati Maluku, Achmad Attamimi Cs menghadirkan tiga saksi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Pusat yakni,Marwan Herorasi, Ahmad Faudi dan Slamet Riyadi.

Dalam kesaksian ketiga saksi menyebutkan,s alah satunya trasaksi repo yang fiktif, akibat dari keteledoran Direksi yang dimotori Willem Patty selalu Direktur Pemasaran, yang kala itu yang mencetus kerjasama dengan PT. AAA Securitas.

Menurut saksi, sejak awal transaksi Repo Obligasi tidak memiliki perjajian secara tertulis, yang artinya transaksi atau kerjasama tersebut fiktif.
“Dari awal sudah salah karena tidak pernah ada perjanjian dalam transaksi ini, yang ada hanya surat penawaran pinjamanan dana Bank Maluku dengan jaminan obligasi milik PT AAA Securitas, harusnya ada Rekening yang dibuat untuk tampung obligasi dan memiliki SID,”ungkapnya.

Saksi mengungkapkan, dari hasil pengawasan yang dilakukan ditahun 2014 belum ada penyelesaian transaksi repo Obligasi sebesar Rp.248 milliar oleh PT. AAA Securitas. Transaksi mandek dikarenakan PT. AAA tidak mampu lagi melakukan pembayaran. Dalam pengawasan tersebut juga saksi mengetahui tidak adanya obligasi milik PT AAA yang dipegang Bank Maluku sebagai jaminan.

“Seharusnya obligasi itu milik bank maluku, namun karena obligasi yang menjadi jaminan, tidak ada sehingga terjadi kerugian bank,”pungkasnya.
Sementara untuk kedua saksi lainnya menyebutkan, atas temuan kerugian tersebut OJK meminta kepada Bank Maluku untuk memastikan keberadaan obligasi sebagai jaminan repo serta meminta Bank Maluku tidak melakukan pembelian transaksi obligasi.

“Dari awal memang transaksi reverse repo obligasi bank Maluku terlah bermasalah. Pasalnya saat pemeriksaan ditemukan ada kebobolan uang sebesar Rp.200 miliar yang tidak dapat diselesaikan bank Maluku.
“Pihak bank Maluku juga tidak pernah melakukan pemantuan obligasi mereka sebagai surat berharga yang ada pada PT AAA, yang tidak pernah menyerahkan obligasi kepada bank Maluku,”ungkap para saksi.

Usai saksi memberikan keterangan, Kuasa Hukum Terdakwa, Adolof Saleky selanjutnya meminta agar mengkonfrontir keterangan saksi Wellem Patty soal beban denda Bank Maluku yang dibayar ke Bank BI atas sanksi tidak dilapirkannya program baru dalam rangkaian transaksi Repo Obligasi serta peran Direktur Kepatuhan Izack B Thenu dalam transaksi tersebut.
Pertanyaan tersebut dilontarkan dengan maksud menkonfrontir peryataan saksi OJK dengan keterangan Willem Patty di sidang sebelumnya.

Menanggapi pernyataan Saleky,saksi Mewan mengungkapkan sesuai ketentuan Undang Undang denda Rp.100 juta yang dibayakan ke Bank Indonesia merupakan tanggung jawab Koorporasi.
“Kalau sesuai aturan denda di bayar oleh perusahaan dalam hal ini Bank Maluku,”tukasnya.

Semantara terkait lempar tanggung jawab Willem Patty terhadap Direktur Kepatuhan Izack Thenu, saksi mengatakan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK kala itu, seluruh direksi diperiksa kecuali Direktur Pemasaran. Alasan OJK tidak memeriksa Direktur pemasaran lantaran saat transaksi berlangsung Direksi yang melakukan kerjasama tidak pernah meminta pendapat dari Izack Thenu selaku Direktur Kepatuhan saat itu.

“Jadi begini, kenapa kita tidak memeriksa pa Izack selaku Direktur Kepatuhan, karena saat diminta keterangan beliau mengakun tidak tahu adanya transaksi ini, kita telusuri lagi ternyata saat transaksi terjadi direksi tidak pernah meminta pendapat Dir Kepatuhan, seharusnya disampaikan secara tertulis,”jelasnya.

Keterangan Saksi OJK membuat Majelis Hakim meminta Willem Patty untuk hadir di kursi saksi, hakim selanjutnya kembali mempertanyakan penyataan Willem di sidang sebelumnya, namun dirinya tetap bersikukuh bahwa denda Rp.100 juta bayar pribadi oleh Direksi yang dipotong dari uang operasional. Sementara terkait tanggung jawab Izack Thenu, Willem tetap dengan keteranganya bahwa pengawasan menjadi tanggung jawab Direktur Kepatuhan.

“Silahkan, itu kan pendapat saksi, tapi kalau dari kewenangan untuk pengawasan melekat di Direktur Kepatuhan,”jawab Willem.
Mendengar keterangan saksi, Hakim selanjutnya menunda sidang hingga pekan depan masih dengan agenda pemeriksaan saksi. (SAD)

Comment