by

Tethool: Pempus Jangan Janji Palsu

LIN “Kabur” Dari Maluku?

beritakotaambon.com,- Wacana Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) hampir tak dengar lagi di ruang publik diawal 2022. Padahal sebelumnya, wacana itu santer dibicarakan medio hingga akhir 2021.

Bahkan beberapa menteri terkait menyambangi Maluku, untuk meninjau kesiapan implementasi Maluku sebagai LIN. Salah satunya terkait rencana pembangunan Ambon New Port di perbatasan Desa Waai dan Liang, Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon, pada akhir Desember 2021 atau Januari 2022.

Seharusnya, rencana pembangunan Ambon New Port sebagai pusat kegiatan perikanan di Maluku ramai dibicarakan diruang publik pada Januari ini. Namun kenyataanya, wacana itu tak terdengar.

Hal tersebut tentu saja mengundang kegelisahan masyarakat Maluku, yang sudah berharap, dapat memperbaiki taraf kesejahteraan mereka melalui program pembangunan yang dicanangkan Pemerintah Pusat di Maluku.

Untuk itu, Komisi II DPRD Maluku selaku perwakilan masyarakat menggelar rapat dengan mitra terkait untuk membahas hal tersebut, sekaligus menggalang aspirasi untuk disampaikan ke Pemerintah Pusat.

Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari selintingan yang beredar, kalau program LIN telah dialihkan ke provinsi lain. Maluku hanya dijadikan sebagai provinsi pelaksana program kegiatan LIN. Artinya, Maluku hanya sebagai pendukung program itu.

“Agenda kita hari ini, rapat dengan OPD mitra komisi II terkait penyampaian aspirasi untuk disampikan ke Pempus dan hal-hal yang menjadi skala prioritas, untuk sama-sama diperjuangan di pusat,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Maluku, Saudah Tuanakotta Tethool, Kamis(13/2).

Salah satu yang menjadi perhatian dan fokus Komisi II DPRD, yakni, dengan LIN yang wacananya semakin hilang atau redup dari informasi publik. Sehingga tidak ada kejelasan dari pemerintah atas program LIN di Maluku.

Awalnya, kataTethool, Pempus dan Pemprov Maluku sangat mengebuh-gebung menggalakkan program tersebut, dengan berbagai janji manis kepada masyarakat, kalau nantinya akan melibatkan ratusan bahkan ribuan tenaga untuk diperjakan dalam pengembangan LIN itu.

Tapi ternyata apa yang menjadi harapan masyarakat Maluku, ungkapnya, hanya janji palsu, tanpa ada langkah kongkrit dalam merealisasikannya. “Yang awalnya LIN itu digalang dengan eforia yang luar biasa, tapi pada akhirnya diawal tahun 2022 , kepastiannya sudah semakin meredub. Parahnya lagi, Maluku bukan lagi dijadikan sebagai LIN, tapi hanya sebagai pelaksana program kegiatan dari LIN, dengan kata lain, pengalihan ke provinsi lain,” ucapnya.

Hal tersebut, lanjutnya, tentu menimbulkan pertanyaan ditengah masyarakat. apakah “kaburnya” LIN akibat belum siapnya Pemprov Maluku dalam menjemput program itu, atau sebaliknya ini hanya sebuah skenario Pempus dalam memberikan janji-janji palsu.

Jika Maluku hanya diberikan program kegiatan dari LIN, maka Pempus telah mengabaikan apa yang menjadi program awal, sesuai yang disampaikan Presiden RI Joko widodo kalau Maluku akan dijadikan sebagai LIN, yang masuk dalam Proyek Strategi Nasional dan Program Prioritas.

Hal itu dikatakan, Presiden Joko widodo dalam rapat terbatas Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional dan Program Prioritas, saat
menghadiri Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari 2017 di Maluku. Saat itu disetujui 11 program prioritas untuk Provinsi Maluku.

Selain itu, pembangunan sektor perikanan pun disetujui Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pembangunan Bendungan Waeapo di Pulau Buru dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Pembangunan Bandara Banda oleh Kementerian Perhubungan. Sedangkan program pembangunan lainnya adalah Rumah Sakit Umum Pusat yang pembangunan fisiknya sudah disetujui Kementerian Kesehatan mulai 2018.

“Ini seakan-akan Pempus, telah membohongi kita rakyat Maluku, dengan memberikan janji-janji palsu yang diberikan Pempus kepada kita rakyat Maluku. Padahal Presiden juga telah menjanjikan kita bahwa, LIN akan dilakukan di Maluku, tapi pada akhir-akhir ini kita sudah mendengar selintingan sudah dipindahkan ke provinsi lain, bahkan Maluku hanya dijadikan sebagai program kegiatan saja, bukan lagi sebagai pusat LIN,” ujarnya.

Untuk itu, DPRD Maluku tidak akan tinggal diam. DPRD berencana akan menemui Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mempertanyakan alasan pengalihan LIN ke provinsi lain.

“Kita berusaha untuk bertemu pak Menteri KP atau Dirjen dan bisa saja kita sampaikan lewat wakil rakyat kita yang ada di Senayan, sehingga mereka juga bisa menyuarakan dan membantu kita masyarakat Maluku, terhadap apa yang dijanjikan Pempus itu harus terealisasi. Jangan hanya janji palsu,” tegasnya. (RHM)

Comment