by

Ticket Kapal Cepat Tujuan MBD Mahal

Masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) mengeluhkan, mahalnya harga ticket kapal cepat yang melayari rute Pulaua Moa, MBD, menuju Kota Ambon maupun sebaliknya.

Saat ini, PT Dharma Indah selaku perusahaan swasta pemilik kapal cepat yang melayari rute Pulau Moa menuju Kota Ambon, menaikkan harga ticketnya. Dari sebelumnya Rp 300.000 per orang menjadi hampir Rp 700.000.

Kenaikan harga ticket itu dipicu oleh pemberlakuan Pembatasan Sosial berskala besar (PSBB), yang turut membatasi jumlah penumpang, guna menghindari terjadinya kerumunan.

Walau demikian, kebijakan itu tetap saja mengundang kekecewaan masyarakat. Karena dinilai mahal, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Salah satu masyarakat MBD yamg hendak berpergian dari Pulau Moa ke Ambon, Jems Kapasiang, mengungkapkan, terpaksa membatalkan perjalanannya, ketika mengetahui harga ticket kapal cepat dinaikkan menjadi Rp 700.000.

Tentu saja dengan harga itu, katanya, angat memberatkan masyarakat MBD. “Sebagai masyarakat kecil, tentu saja tranportasi laut menjadi salah satu pilihan yang tepat, karena harga tiket yang terjangkau, bila dibanding dengan harga ticket pesawat. Tapi dengan harga tiket yang mencapai hampir Rp 700.000 sekarang ini per orang, tentu sangat besar. Padahal kapal cepat menjadi pilihan utama masyarakat, karena waktu tempuh lebih cepat dibanding kapal milik pemerintah. Sekalipun kapal-kapal subsidi yang melayani kabupaten MBD dengan jalur tol laut sangatlah murah, tetapi lama perjalanan menjadi kendala kami yang memburu waktu,” jelasnya.

Jems berharap, sebagai mitra pemerintah, perusahaan swata dapat memperhatikan kondisi masyarakat dalam mengambil kebijakan.

Jika benar harga ticket kapal cepat dinaikkan karena PSBB, katanya, maka seharusnya tidak sampai sedemikian besar. “Harga ticket pesawat saja mulai turun, kenapa hal demikian tidak dapat dilakukan pada kapal cepat, agar dapat mempermudah masyarakat yang hendak berpergian dalam waktu singkat,” ungkapnya.

Untuk itu, dirinya berharap, pemerintah daerah dapat melihat persoalan tersebut, apalagi ditengah pandemi Covid-19. “Masyarakat dalam kondisi pandemi Covid-19, sulit mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” pungkasnya.(BKA-4)

Comment