by

Tidak Ada Kekosongan Jabatan Kepala Negeri di SBT

Ambon, BKA- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3MD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Jafar Kwairumaratu, mengungkapkan, tidak ada kekosongan jabatan Kepala Negeri dan Negeri Administratif di kabupaten itu.

Pasalnya, merujuk pada ketentuan hukum normatif, pada setiap keputusan Bupati SBT, ada klausul yang menyatakan, penjabat Kepala Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana disebut dalam diktum sebelumnya, memiliki masa jabatan paling lama satu tahun atau ditetapkannya Kepala Negeri dan Negeri Administrasi yang baru.

“Dari sebutan klausul ini, itu menyatakan bahwa tidak ada kekosongan jabatan Kepala Negeri dan Negeri Administratif di Kabupaten SBT,” terang Kwairumaratu, saat memberikan keterangan resmi dalam konfrensi pers yang digelar di ruang kerjanya, Jumat (4/11).

Hal itu disampaikan Kwairumaratu, menyusul adanya surat Sekretaris Daerah (Sekda) SBT, Syarif Makmur, yang ditujukan kepada Kepala Dinas P3MD SBT, serta meluruskan surat masuk dari Kepala Inspektorat Daerah SBT.

“Di pagi hari ini, saya atas nama Jafar Kwairumaratu Kepala Dinas P3MD SBT, meluruskan surat Sekda nomor 1-40/ 562 tanggal 28 November 2020, dan surat Inspektorat nomor 700-413 tanggal 27 November 2020. Dimana surat Sekda itu, mempertegaskan bahwa di SBT terdapat kekosongan jabatan pada Kepala Negeri dan Negeri Administratif,” ungkapnya.

Untuk itu, didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) SBT, Nasir Rumata, Kwairumaratu menyampaikan, tidak ada kekosongan jabatan Kepala Negeri dan Negeri Administrasi di SBT.

“Kesempatan ini, saya meluruskan untuk disampaikan kepada khalayak umum. Saya dengan tegas menyampaikan, bahwa di Kabupaten SBT, tidak ada kekosonga jabatan Kepala Negeri atau Negeri Administratif,” tegasnya.

Ketegasan itu dia sandarkan pada asas praduga keabsahan atau vermoeden van rechtmatigheid, yakni, setiap tindakan penguasa selalu dianggap sah atau rechtmatig. Sampai ada pembatalannya. Jadi selama keputusan itu belum ada pembatalan, maka tetap sah secara UU.

“Bila kita lihat dari makna asas praduga keabsahan ini, maka sudah tentu keputusan Penjabat Kepala Negeri itu sah, bila belum ada pembatalannya. Saya ulangi lagi dengan dasar dua ini, maka tidak ada kekosongan jabatan kepala Negeri dan Negeri Administratif di SBT,” kata Kwairumaratu.

Selaku Kepala Dinas P3MD SBT, tugasnya diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2017, yakni, membantu Bupati SBT dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Sehingga dia merasa prihatin atas sikap Sekda SBT, Syarif Makmur, yang mengabil langkah melakukan pengisian jabatan Kepala Negeri dan Negeri Administratif di 85 desa.

Yang lebih membingungkan, kenapa pergantian Kepala Negeri maupun Negeri Administratif itu dilakukan Sekda SBT jelang Pilkada 9 Desember. “Sementara kondisi interval waktu untuk tanggal 9 ini sudah dekat. Kita kawatirkan, kondisi sosial masyarakat di tingkat bawah ini bisa memicu sebuah kondisi sosial yang tidak bagus,” ungkapnya.

Untuk diketahui, sebanyak 85 Karateker Kepala Negeri dan Negeri Administratif yang menurut Sekda SBT, mengisi kekosongan itu, tidak melalui rekomendasi para camat selaku kepala wilayah. “Kewenangan, rekomendasi itu juga harus melalui camat untuk diusulkan ke bupati. Tapi itu, kejahatan namanya,” tutupnya. (BKA-2)

Comment