by

Tiga Kadis Pemkab Malra Digarap Kejati

Ambon, BKA- Sebagai salah satu LSM anti korupsi di Maluku, Lira Maluku intens memantau perkembangan kasus dugaan korupsi dan monopoli proyek yang dilakukan Bupati Malra, Hi. Muhamad Taher Hanubun, bersama istrinya, Eva Elia.

Bukan hanya memantau perkembangan, namun Lira Maluku juga mendorog percepatan penyelesaian kasus itu oleh Kejaksaan Tinggi (kejati) Maluku.

Menurut Direktur Lira Maluku, Jan Sariwating, mengungkapkan, sejauh ini, Kejati Maluku bekerja keras untuk mengungkap kasus itu. “Kita beri apresiasi yang tinggi kepada Kejati Maluku, mereka bekerja marathon dalam membongkar kasus ini,” katanya, Rabu (14/4).

Bahkan sesuai agenda yang diketahuinya, tiga kepala dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) akan kembali digarap tim Pidsus Kejati Maluku. Yakni, Kadis Pendidikan, Kadis Pendapatan Daerah dan Kadis Sosial.

Namun dia berharap, demi kelancaran penyelidikan kasus ini, semua pihak yang dimintai keterangan harus membuka kasus ini secara terang benderang di hadapan Kejati Maluku. Karena ditakutkan, tidak ada saksi yang kooperatif. Apalagi kasus ini disinyalir tidak hanya melibatkan bupati dan istrinya saja, namun juga menyeret beberapa pihak.

“Sebab di kasus ini, ada perjanjian paket fee. Itu yang bisa dikaitkan dengan gratifikasi. Kita dorong terus Kejati bongkar kasus ini sampai tuntas,” tandasnya.

Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, yang dikonfirmasi, tidak mau berkomentar banyak. “Sesuai aturan, kasus yang masih dalam tahap penyelidikan, tidak boleh dipublikasikan dulu kepada masyarakat. Dan kalaupun ada pihak yang dimintai keterangan, tidak bisa kita publikasi ke masyarakat, karena kasusnya masih penyelidikan. Sebaiknya, wartawan pantau saja di lapangan,” tandas Sapulette.

Sebelumnya, salah satu praktisi hukum Maluku, Fileo Pistos Noija, mengatakan, sebaiknya kejati Maluku langsung bergerak memeriksa Bupati Malra dan istrinya.

Hal tersebut dilakukan, kata Noija, agar proses penyelidikan yang dilakukan Kejati Maluku terhadap kasus digaan korupsi dan monopoli proyek di Kabupaten Malra pada 2020 lalu itu lebih efektif dan efesien.

“Kalau mau kerja Kejati efektif, ya periksa langsung saja bupati dan istrinya. Hal ini agar lebih membuat terang benderang kasus ini,” tandas Noija, akhir pekan kemarin.

Sebelumnya, terhadap kasus tersebut, tim penyelidik melakukan permintaan keterangan terhadap Kabag Dinas PU Kabupaten Malra terkait proyek mesin genset dan rumah Raja Wain. Selain itu, dilakukan juga permintaan keterangan terhadap PPK proyek lampu jalan pada Dinas PU.

Tapi karena kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, sehingga belum dapat dipublikasikan kepada khalayak ramai.

Disisi lain, sumber Beritakota Ambon di kantor Kejati Maluku, menyebut, permintaan keterangan terhadap sejumlah pihak terkait benar dilakukan tim jaksa penyelidik. Agenda permintaan keterangan dilakukan 7 April 2021 lalu.

“Mereka yang dimintai keterangan adalah PPT proyek lampu jalan, Kabag Dinas PU Kabupaten Malra. Pemeriksaan itu semua terkait kasus Bupati Malra dan istrinya,” beber sumber yang menolak namanya dikorankan, belum lama ini.

Untuk diketahui, dalam penyelidikan kasus ini, tim jaksa di Kejati Maluku sebelumnya telah memeriksa sebanyak 6 orang dilingkup Pemkab Malra maupun pihak terkait lainnya. Yakni, Kadis DKPPKBD inisial HR, Kadis Perpustakaan BR dan salah satu kontraktor FBT.

Selain itu, tim penyelidik juga telah menggarap Kadis PU, Kadis Kesehatan dan pihak PPK pengadaan barang dan jasa.(SAD).

Comment