by

Tiga Koruptor ADD di Malteng Diadili

Ambon, BKA- Tiga koruptor kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa Karlutu Kara, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng),resmi diadili di Pengadilan Tipikor Ambon, Rabu (20/1).

Tiga terdakwa itu masing-masing, Penjabat Desa Karlutu Kara, Matheos Erbabley alias Theo (67), Bendahara Desa Hengky Aliputy alias Hengky (42) dan Sekertaris Desa, Hengky Rumawagtine (43).

Dalam sidang yang digelar perdana itu,di pimpin ketua majelis hakim, Jefry S Sinaga Cs, sedangkan terdakwa didampingi kuasa hukumnya, Dominggus Huliselan.

JPU Kejari Malteng, Asmin Hamja dalam dakwaannya, mendakwa ketiga terdakwa melanggar pasal 2 dan 3 UU tipikor Jo pasal 18 Undang-undang (UU), Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2001, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

JPU dalam dakwaannya menyebut, pada Juni 2015,Desa Karlutu Kara mendapatkan DD sebesar Rp 271 juta dan ADD, Rp. 87,7 juta. Totalnya senilai Rp. 360 juta.Tahun 2016, DD Rp 608 juta dan ADD sebesar Rp 102 juta. Totalnya Rp. 711 juta.
Uang negara dua tahun itu, ketiga terdakwa tidak pernah melakukan pembahasan pengeloaan dana desa melibatkan saniri negeri, padahal ketentuan pasal 32 Permendagri,tentang pengelolaan ADD dan DD, pembahasan APBD Desa harus bersama Saniri negeri.

Buktinya, pekerjaan fisik tidak sesuai dengan bestek dan volume pekerjaan, bantuan kelompok pada negeri dimark-up. Dalam pekerjaan jalan setapak 300 meter, ketiga terdakwa melakukan mark-up nota belanja material,misalnya belaja smen, batu dan pasir.

Kemudian pengadaan anakan cengkih, pengadaan mesin parut kelapa semuanya ketiga terdakwa belanjakan tidak sesuai dengan Rab yang ada. Bahkan sisa dari pada uang belanja ketiganya menggunakan untuk kepentingan pribadi.

“Bukan hanya itu, uang perjalanan dinas, uang pajak tahun 2015, ketiga terdakwa tidak membayar,mereka pakai untuk kepentingan pribadi. Terdakwa kades juga, setelah melakukan pencarian ADD dan DD tahun 2015,mereka tidak pakai untuk kepentingan Desa, tapi mereka mengunakan secara pribadi,” jelas Asmin dalam dakwaannya.
Dalam perkara ini, sesuai hitungan auditor BPKP, terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.215 juta lebih.

Setelah mendengarkan dakwaan JPU, hakim menunda sidang hingga pekan depan untuk agenda pemeriksaan saksi-saksi.(SAD).

Comment