by

Tiga Pimpinan DPRD Ambon Masuk Daftar Panggilan Jaksa

beritakotaambon.com – Penyelidik Kejaksaan negeri (kejari) Ambon saat ini masih fokus menggarap sejumlah saksi dari Sekretariat DPRD Kota Ambon, untuk membongkar kasus dugaan korupsi anggaran APBD tahun 2020 senilai Rp 5,3 miliar, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di DPRD Kota Ambon.

Memang proses penyelidikan jaksa belum menyerempet anggota DPRD Kota Ambon. Namun salah satu sumber jaksa mengungkapkan, kalau tiga pimpinan parlemen di Belakang Soya itu, telah masuk daftar panggilan jaksa, sehingga mereka pasti akan diperiksa dikasus itu.

“Memang tiga pimpinan DPRD dan anggota yang punya tugas mengawasi anggaran ini masuk daftar panggilan. Hanya saja, jaksa belum mau sebut sampai ke situ, karena masih fokus periksa saksi di bagian sekretariat,” jelas sumber itu, pekan kemarin.

Kasi Intel Kejari Ambon, Djino Talakua, yang dikonfirmasi, belum mau membuka agenda panggilan terhadap tiga pimpinan DPRD itu.

“Kalau soal tiga pimpinan DPRD, saya belum bisa berbicara ke situ, sebab jaksa masih fokus di saksi dari sekretariat dulu,” ujar Talakua.

Menurutnya, dari surat panggilan yang sudah dikirim kepada 11 saksi, baru sembilan saksi yang memenuhi panggilan jaksa. Sisanya akan dijadwalkan ulang pada pekan ini.

“Yang diperiksa kemarin itu yang lebih tahu soal penggunaan anggaran APBD tersebut. Sementara saksi-saksi lain, akan dijadwalkan ulang,” jelasnya.

Djino mengungkapkan, setelah jaksa penyelidik memeriksa lima saksi, 18 November, selanjutnya mereka kembali memeriksa empat saksi dari bagian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait sejumlah item pembelanjaan dari dana APBD tersebut, 19 November.

Empat saksi yang telah diperiksa itu, yakni, PPK Biaya Rumah Tangga inisial FN, PPK Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih inisial FT, PPK Belanja Alat Listrik dan Elektronik inisial HM, serta PPK Pembahasan Anggaran inisial LN.

Diketahui, kasus ini terkuak setelah BPK RI menemukan adanya penyimpangan anggaran dalam realisasi sejumlah item dari APBD tahun 2020 sebesar Rp 5,3 miliar, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di DPRD Kota Ambon.

Terkait temuan itu, BPK telah memberikan waktu selama kurang lebih 60 hari untuk dilakukan pengembalian atau penyelesaikan secara internal di parlemen Belakang Soya tersebut.

Namun kesempatan itu tidak digubris tiga pimpinan dan sejumlah anggota DPRD, sehingga Kejari Ambon melakukan pengusutan terhadap temuan BPK RI tersebut berdasarkan perintah Kajari Ambon, Dian Fris Nalle.(SAD)

Comment