by

Tiga Pjs Bupati Dikukuhkan

Ambon, BKA- Gubernur Maluku, Murad Ismail, mengukuhkan tiga Pejabat Sementara (Pjs) Bupati, sebagai pengganti sementara bupati yang tengah cuti mengikuti pentahapan Pilkada, Sabtu (26/9).

Ketiga Pjs yang dikukuhkan, yakni, Drs. Melkias Mozes Lohy sebagai Pjs Bupati Maluku Barat Daya (MBD), menggantikan Benyamin Thomas Noach. Dra. Rosida Soamole sebagai Pjs Bupati Kepulauan Aru, menggantikan Djohan Gonga. Serta Drs. Hadi sebagai Pjs Bupati SBT menggantikan Abdul Mukti Keliobas.

Pengukuhan itu diawali dengan pembacaan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penunjukan Penjabat Sementara Bupati, oleh Kepala Biro Pemerintahan Setda Maluku, Dominggus Nikodemus Kaya.

Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Nomor: 131.81-3004 tahun 2020, tentang Penunjukan Pjs Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya kepada Melkias Mozes Lohy yang saat ini menjabat Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda Maluku.

Kemudian, Surat Keputusan Mendagri, Nomor 131.81-3006 , tentang Penunjukan Pjs Bupati Kabupaten Kepulauan Aru kepada Rosida Soamole yang saat ini menjabat Inspektur di Inspektorat Maluku.

Sementara Surat Keputusan Mendagri, Nomor : 131.81-3007, tentang Penunjukan Pjs Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur kepada Drs Hadi, yang saat ini menjabat Kepala Badan BPSDM Maluku.

Setelah pembacaan Surat Keputusan Mendagri, acara dilanjutkan dengan Penyematan Lambang Tanda Jabatan, yang disertai dengan Penyerahan Salinan Keputusan oleh Gubernur Maluku kepada Drs. Melkias Mozes Lohy, Dra. Rosida Soamole, dan Drs. Hadi.

Gubernur Maluku, Murad Ismail, dalam sambutannya, mengatakan, dalam pasal 9 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2018, menjelaskan, tugas seorang Pjs kepala daerah. Pertama, memimpin pelaksanaan urusan sementara pemerintah yang menjadi kewenangam daerah, berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

“Dua, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Tiga, memfasilitasi penyelenggaran Pilkada serta menjaga netralitas ASN,” katanya.

Untuk itu, gubernur mengingatkan ketiga Pjs Bupati itu agar menunjukan integritas, tidak memihak kepada siapapun, serta dapat mengendalikan ASN.

“Jadi, kalau ada ASN main-main dengan itu, lapor kita. Kemarin saya sudah bicara dengan Menteri Pan-RB dan Mendagri, kalau ada ASN yang main-main, kita siap untuk membawa ke ranah hukum,” ingatnya.

Gubernur mengaku, mengetahui betul sepak terjang ketiga Pjs tersebut. Mereka memiliki integritas. “Ini dijaga betul, netralitas dan tidak memihak kepada siapapun, terutama kendalikan para guru, apalagi guru SMA. Bicara baik-baik saja. Kalau mereka tidak mengikuti, kita tarik. Yang penting ada laporan dari pemda,” tuturnya.

Menurutnya, kepercayaan yang diberikan untuk menjabat Pjs Bupati, harus betul-betul dijaga, karena jabatan adalah amanah.

“Jabatan kalau mengatakannya anugerah, berarti disitu ada kata bencana buat kita dan keluarga. Apalagi seorang kepala daerah tidak bisa jujur dan adil,” tegasnya.

Empat, lanjut Murad, melakukan pembahasan rancangan Perda dan dapat menandatangani Perda, setelah mendapat persetujuan dari Mendagri. Kemudian melakukan pengisian pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.

Selain itu, gubernur berpesan kepada ketiga Pjs, agar penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten harus terus berlangsung secara baik dan lancar, aktivitas pembangunan dan pelayanan publik maupun pencegahan, pengendalian Covid-19 harus terus berlangsung sebagaimana mestinya.

“Pastikan setiap OPD maupun ASN tetap berkinerja, dan tidak ada yang menolak atau melakukan penghentian kerja, hanya karena peralihan pimpinan sementara. Pastikan juga seluruh ASN di daerah tidak terlibat politik praktis atau mendukung Paslon tertentu, serta menjaga netralitas ASN. Serta bangun komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan aparat keamanan TNI/Polri,” lanjutnya.

Selain itu, kepada kelima Bupati dan Wakil Bupati yang akan menjalankan cuti diluar tanggungjawab negara, gubernur mengingatkan untuk memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak terkena sanksi atau masalah dikemudian hari.

“Jangan ada bupati/wakil bupati yang cuti mempergunakan kendaraan dinas untuk melaksanakan kegiatan politik. Begitu juga istri bupati-wakil bupati yang berkedudukan Ketua atau Wakil Ketua PKK dan Degranasda, wajib mengambil cuti dan tidak beraktifitas selama masa kampanye,” pungkasnya.(BKA-1)

Comment