by

Tiga Proyek PUPR Buru Diduga Langgar Kontrak

Ambon, BKA- Tiga pekerjaan proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Buru diduga amburadul dan melanggar kontrak kerja.

Belanja modal yang diperuntukkan untuk tiga proyek tahun anggaran 2019 ini, menelan anggaran ratusan miliar rupiah. Namun proyek-proyek yang disasarkan kepada masyarakat ini tidak membawa manfaat yang maksimal.

Direktur LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku, Jan Sariwating, mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh, di tahun 2019, Kabupaten Buru menganggarkan belanja modal sebesar Rp 305 milliar lebih. Dengan realisasi sebesar Rp. 226 milliar lebih.

Dari realisasi anggaran itu, ada 3 buah proyek yang diperuntukan kepada Dinas PUPR Kabupaten Buru. Proyek-proyek tersebut diantaranya, proyek pekerjaan jalan Debo-Wambasalahin, dengan anggaran Rp. 4.315.500.000, yang dikerjakan oleh CV Nadia.

Kemudian proyek saluran sekunder di Kota Namlea, dengan anggaran Rp. 1,9 milliar yang dikerjakan oleh CV Pilar Baru. Selanjutnya ada proyek jalan masuk Gapura Mako, dengan anggaran senilai Rp1,5 milliar.

“Celakanya, walaupun ketiga proyek tersebut telah dibayar 100 persen. Namun ada item-item pekerjaan dalam kontrak yang tidak dikerjakan,” beber Sariwating, lewat rilisnya kepada koran ini, Minggu (6/9).

Dia mencontohkan, seperti pada proyek jalan masuk Gapura, Mako. Yakni ada pekerjaan cor lantai beton senilai Rp 280 juta yang tidak dikerjakan oleh kontrak tor.

Dan untuk saluran sekunder, ada galian tanah yang belum ditimbun senilai Rp. 63 juta. Sedangkan untuk pekerjaan jalan Debo-Wambasalahin, ada timbunan pilihan yang belum diselesaikan senilai Rp. 27 juta.

Akibat dari kelalaian pihak Dinas PUPR, sambung Sariwating, maka telah terjadi kekurangan volume pekerjaan atas ketiga proyek tersebut. Yang terakumulasi sebesar Rp. 370 juta.

“Apa yang telah dilakukan oleh Dinas PUPR, diduga telah melanggar kontrak dan sejumlah ketentuan yang ada. Dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, pasal 27 ayat 4 point b. Pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama, atas realisasi volume pejerjaan,” terangnya.

Ia menambahkan dalam pasal 57 ayat 2, PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. Kemudian pasal 57 ayat 5, pelanggaran atas ketentuan sebagaimana tercantum pada ayat-ayat diatas, dapat dikenakan sanksi kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.

Hal tersebut mengakibatkan, lanjut dia telah terjadi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan ketiga proyek tersebut sebesar Rp. 370 juta.

“Masalah ini bisa terjadi karena Kepala Dinas PUPR lalai dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pada OPD yang dipimpinnya. Juga PPK dan PPTK yang lalai atas pengawasan pelaksanaan kontrak pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya,” sebutnya.

Ditururkan, karena ada unsur kelalaian, harus ada yang bertanggung jawab atas kelebihan pembayaran dan itu merupakan kerugian daerah.

Sariwating berharap, Bupati Buru, Ramli Umasugi maupun Sekda, tidak boleh berdiam diri. Untuk segera menegur dan mengambil tindakan tegas kepada Kadis PUPR maupun PPK & PPTK.

“Serta perintahkan untuk segera menarik kelebihan pembayaran sebesar 370 juta dan menyetorkan ke Kas Daerah,” harapnya. (UPE).

Comment