by

Tiga Terdakwa Taman Kota KKT Minta Dibebaskan

AMBON-BKA, Tiga terdakwa yang dijerat dalam kasus dugaan korupsi Pembangunan Taman Kota Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), minta dibebaskan oleh ketua majelis hakim tipikor pada pengadilan negeri Ambon, dalam sidang, Rabu (28/7).

Ketiga terdakwa ini, antaranya, Wilelma Fenanlampir,selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Frans Yulianus Pelamonia , selaku Pengawas Lapangan, dan Agustinus Sihasale,selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten KKT.

Permintaan ini sampaikan ketiga terdakwa melalui kuasa hukumnya masing-masing, dalam sidang dengan agenda pembacaan nota keberatan (eksepsi) dari kuasa hukum tiga terdakwa atas dakwaan jaksa penuntut umum Kejati Maluku dan Kejari MTB.

Kuasa hukum terdakwa Wilelma Fenanlampir, Rony Samloy pada saat membacakan nota keberatan mengatakan, terhadap peran kliennya Wilelma Fenanlampir dalam perkara ini, tidak diuraikan peran secara cermat dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Selain itu Wilelma Fenanlampir, dijadikan terdakwa atas dasar ikut bersama-sama melakukan korupsi dengan rekan-rekannya, tapi anehnya, dalam perkara ini tidak ada pelaku utama (dader), sehingga pengenaan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP adalah sangat tidak tepat, sebab delik berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor hanya ditujukan kepada satu terdakwa saja.

Menurut Samloy, jika dikonstruksikan ajaran turut serta melakukan dikaitan dengan perbuatan Wilelma Fenanlampir, selaku PPTK, maka pengenaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak tepat, karena peran terdakwa dengan menandatagani dokumen-dokumen kegiatan adalah membantu melakukan (medeplichtige) berdasarkan rumusan Pasal 56 KUHP karena dalam jabatan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Taman Kota Saumlaki Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017.

“Bahwa dalam hal pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU), maka kapasitas Agustinus Sihasale adalah Kepala Dinas PU sebagai KPA dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dan yang menikmati hasil kerugian Negara Rp. 1.035.598.220,92 (satu miliar tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah sembilan puluh dua sen) dalam perkara ini adalah Hartanto Hoetomo, selaku Kontraktor PT. Inti Artha Nusantara yang kini telah menjadi buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dirilis Kejaksaan Agung RI melalui Kejaksaan Tinggi Maluku, sehingga dalam konteks ajaran penyertaan (ikut serta) dalam tindak pidana, peran Terdakwa Wilelma Fenanlampir adalah bukan sebagai pelaku utama (pleger/ dader intelektual) dan hanya sebagai pihak yang ikut serta melakukan (medepleger). Tersangka Hartanto Hoetomo,lah yang layak menjadi pelaku utama (dader/pleger) dalam perkara ini.

Baca: Kapolda Minta Masyarakat Jaga Prokes

“Karena itu, sebagai kuasa hukum terdakwa, kami minta agar majelis hakim bebaskan klien kami dari segala tuntutan pidana yang dituduhkan jaksa penuntut umum kepadanya,” jelas Samloy.
Seperti istilah, lanjut Samloy, sekalipun langit runtuh, hukum harus ditegakkan (Fiat Justitia Ruat Caelum). Karena dalam perkara ini, jaksa tidak menguraikan secara detail apa yang yang menjadi peran terdakwa dalam pembangunan proyek taman kota tersebut.

“Untuk itu melalui agenda pembacaan nota pledoi ini, kami meminta agar majelis hakim menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor Register Perkara: PDS-02/MTB/07/2021sebagai dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidak-tidaknya tidak diterima dan menyatakan perkara a quo tidak diperiksa lebih lanjut,” tandas Samloy seraya menyerahkan nota keberatan kepada ketua majelis hakim.

Setelah menerima nota keberatan (eksepsi) tim kuasa hukum ketiga terdakwa, sidang yang di pimpin ketua majelis hakim,Jenny Tulak Cs, menunda sidang hingga Rabu pekan depan untuk agenda jawaban jaksa penuntut umum atas eksepsi dari kuasa hukum terdakwa.

Sebelumnya dalam dakwaan jaksa penuntut umum Kejati Maluku, Achmad Attamimi membeberkan, terdakwa mantan kadis PUPR KKT Adrianus Sihasale mengerjakan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang terdapat dalam kontrak seperti tidak membuat as built Drawing, pemasangan paving block yang tidak sesuai kontrak, tidak melaksankan pekerjaan timbunan sirtu, tidak membuat laporan progres pekerjaan dan laporan bulanan serta melakukan pembayaraan dengan jumlah yang tidak sesuai kontrak.

Dengan ketidak sesuaian kontrak itu, Sihasale tetap melakukan pembayaran atas item pekerjaan, yakni pemasangan paving blok yang tidak sesuai kontrak pengadaan, terdakwa juga menandatangani berita acara penyelesaian pekerjaan dalam bentuk berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan 100 persen, padahal kenyataannya perkerjaan dilapangan tidak sesuai.

Selain, Sihasale,terdakwa Wilelma Fenanlapir selaku PPTK juga yang tidak cermat dalam proses penyusunan amandemen kontrak yang mana ternyata ada penambahan item pekerjaan pemasangan batu karang yang hanya memuat harga satuan tanpa disertai Volume.

Selanjutnya terdakwa Frans Pelamonia selaku pengawas tidak membuat dokumentasi dan kertas kerja ketika melakukan perhitungan dalam rangka perubahan desain dan volume yang dimintakan penyedia, serta membiarkan penyedia memasang paving blok tidak sesuai kontrak.

Baca: Jaksa Periksa Sejumlah Saksi di Korupsi ADD Haruku

Sementara untuk tersangka Hartanto Hoetomo selaku kontraktor (Belum ditahan), tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Akibat dari perbuatan empat orang ini , negara dirugikan sebesar Rp.1.035.598.220,92.
“Ketiga terdakwa didakwa melanggar pasal 2 ayat (1), dan subsider pasal 3 jo pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ungkap JPU, Achmad Attamimi dalam berkas dakwaannya. (SAD)

Comment