by

Tim Hukum SMS-GES Lengkapi Laporan ke Bawaslu

Ambon, BKA- Tim hukum pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan (Bursel), Safitri Malik Soulissa dan Gerson Eliaser Selsily(SMS-GES), menindak lanjuti laporan warga terhadap dugaan pelanggaran Pilkada yang dilakukan Paslon Hadji Ali-Zainudin Booy (Ajaib), ke Bawaslu Kabupaten Bursel.

Tim hukum Paslon SMS-GES yang dipimpin Boyke Lesnusa itu melengkapai laporan itu, dengan mendatangi Kantor Bawaslu Bursel pada Sabtu (14/11), yang disertai laporan tertulis terkait dugaan pelanggaran Pilkada yang dilakukan tim Paslon Ajaib.

Lesnusa mengatakan, kedatangan mereka ke Kantor Bawaslu guna melangkapi laporan terkait dengan pangaduan warga terhadap dugaan pembagian beras yang dilakukan tim sukses Paslon Ajaib.

“Semua yang tim lakukukan agar laporannya bisa lebih efektif. Jangan hanya menunggu laporan, lalu kemudian seperti bola muntah. Tapi paling tidak menyikapi setiap laporan dengan profesional,” ujar Lesnusa.

Tidak lanjut itu mereka lakukan, katanya, mengingat yang melaporkan dugaan pelanggaran itu merupakan masyarakat awam, yang tidak mengetahui tentang syarat material dan formil maupun ketentuan yang berlaku di Bawslu. Sehingga tim kuasa hukum SMS-GES merasa berkewajiban untuk mendampingi para pelapor, agar dapat mengatahui dan memahami tentang adimistrasi yang terkait dengan yang dilaporkan.

“Kalau mengenai syarat materil dan formil, jujur saja banyak masyarakat tidak tahu. Saya pastikan, jika terjadi seperti yang kami alami seperti ini, maka sudah dipastikan tidak ada laporan-laporan yang dilaporkan. Kronologisnya, sebelum terjadi pembagian dan rapat pertemuan untuk pembagian beras dan kalender, itu terjadi pada pertemuan tanggal 6 Novmber dan pelapor menerima setelah pertemuan selesai,” jelas Lesnusa.

Lanjut Lesnusa, bukan hanya kalender dan beras yang diterima pelapor dan masyarakat lainnya, oleh tim sukses tersebut masyarakat juga diarahkan untuk memilih paslon Ajaib. “Pelapor juga mengetahui siapa-siapa yang membagikan kelender dan beras itu,” terangnya.

Pertanyaanya, dimana profesional Bawaslu dalam menindaklanjuti laporan masyarakat itu, yang dikuat dengan bukti-bukti. Seharusnya Bawaslu setelah menerima pengaduan masyarakat, harus secepatnya menindak lanjutinya. Jangan hanya menunggu bukti-bukti lainnya, baru bertindak.

“Secara bukti fisik sudah ada, maupun bukti yang kami miliki dan apakah harus masyarakat menunggu mengumpulkan semua bukti, baru Bawaslu memproses. Inikan sangat lucu. Seharusnya, ketika menerima laporan awal, Bawaslu berperan aktif untuk mencari tahu yang sebenarnya dilapangan, karena ini sudah tugas Bawaslu untuk mengawasi, kemudian melakukan pencegahan dan penindakan. Ini kan terjadi bukan pertama kali pada beberapa desa di Kecamatan Kepala Madan,” pungkas Lesnusa. (RHM)

Comment