by

Tim Pemakaman Jenazah Covid Belum Terima Insentif 4 Bulan

beritakotaambon.com – Puluhan relawan sosial yang tergabung dalam tim pemkaman jenazah Covid-19, mengeluh sudah empat bulan, sejak Juli hingga Oktober, belum terima insentif sesuai SK Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Maluku.

Terhadap keluhan tim pemakaman jenazah Covid-19 yang terdiri dari 10 relawan PMI dan 20 relawan Tagana itu, Tim 1 Satgas Covid-19 DPRD Maluku akan segera melakukan kroscek dengan dinas terkait.

Anggota Tim I Satgas Covid DPRD Maluku, Rovik Akbar Afifudin, sangat menyayangkan hal itu. Sebab para relawan itu telah telah mendedikasikan dirinya untuk kemanusiaan, yang bekerja tanpa pamrih dan tak kenal lelah, bahkan penuh resiko, untuk menangani pemakaman jenazah pasien yang terkonfirmasi Covid-19.

Baca juga:
14 Usaha TV Kabel di Malteng Tidak Miliki IPP

Untuk itu, dia berjanji, bersama tim I Satgas Covid-19 DPRD Maluku akan melakukan kroscek langsung dengan Dinkes, dalam waktu dekat.

“Mereka ini, di saat yang lain menghindar, namun Tagana harus berjibaku menguburkan jenazah yang meninggal akibat Covid-19. Sungguh mulia tugas Tagana, mereka tetap semangat dan terus bekerja untuk kemanusiaan, tapi kenapa lalu dinas belum memberikan insentif mereka. jadi kita juga akan melakukan kroscek kebenarannya, apa mereka belum dibayar seperti yang mereka sampaikan ke wartawan,” ungkap Afifudin.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengutarakan, kalau Dinkes memiliki kendala terhadap pembayaran insentif tersebut, harusnya disampaikan ke DPRD, agar ada solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasi kendala itu. Jangan malah ditutupi, sehingga terkesan ada ketidak transparansian.

“Kalau informasi itu benar, kalau mereka belum dibayar insentifnya, itu harus segera disampaikan ke DPRD agar ada langkah-langkah yang diambil dalam menyelesaikan persoalan itu,” ujarnya.

Baca juga: Komisi III Minta Dishub Warning PD Panca Karya

Sebelumnya, salah satu tim relawan pemakaman jenazah Covd-19, mengaku, kalau insentif mereka neum dibayar sejak Juni 2021 lalu.

Sumber itu mengaku, bersama relawan lainnya telah mempertanyakan itu ke Dinas Kesehatan Maluku. “Jawaban juru bayar Dinkes Maluku, kalau insentif bukan menjadi kewengan dinas, tapi Satgas dan BPKAD,” pungkas sumber itu.(RHM)

Comment