by

Tokoh Adat Buru Tuntut Janji Gubernur

AMBON-BKA, Aliansi pemuda dan mahasiswa yang mengatas namakan tokoh adat Soa Porua Garan Pa dari 24 suku yang mendiami Kabupaten Buru, demo di depan Kantor DPRD Provinsi Maluku, Jumat(13/8).

Pendemo meminta para wakil rakyat tersebut untuk mendesak Gubernur Maluku, Murad Ismail, agar secepatnya merealisasikan janjinya untuk mengalihkan tambang emas Gunung Botak sebagai tambang rakyat.

Tuntutan yang disampaikan pendemo itu, didasari jani politik gubernur, yang disampaikan di Desa Waegernangan, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru, saat menyampaikan visi-misi pada pesta demokrasi tahun 2018 lalu.

Di depan Kantor DPRD Maluku, para pendemo melakukan orasi secara bergantian, sekitar satu jam. Semuanya berlangsung tertib dan aman dibawa pengawalan aparat Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.

Baca juga: Jaksa Minta BPN Blokir Aset Mantan Sekda Buru

Koordinator Lapangan (Korlap), Viki Lesnussa, dalam orasinya, meminta Gubernur Maluku segera menyurati Kementerian Energi dan SDM lewat Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, agar pengelolaan blok Gunung Botak dan Gogrea ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), berdasarkan hasil rapat kordinasi tertanggal 22 Januari 2021 dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Buru.

Karena menurutnya, sehubungan dengan surat Gubernur kepada Menteri ESDM Nomor 540/2872 tertanggal 16 September 2020 tentang pengusulan dan penetapan WIUP mineral logam Provinsi Maluku, dan menindaklanjuti hasil rapat kordinasi penyelesaian surat para tokoh adat Nomor 599/MB 03/DJB/2021 tertanggal 15 Maret 2021 perihal permintaan tanggapan usulan perubahan wilayah pertambangan bersama, belum mendapat penjelasan resmi dari Pemerintah Provinsi Maluku.

“Blok Gunung Botak dan Gogorea diusahakan Gubernur Maluku melalui suratnya nomor 538.3/821, untuk bagaimana menetapkan sebagai WIUP mineral logam. Sedangkan pengelolaan Blok Gunung Botak dan Gogorea ditetapkan sebagai WPR. Semua berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Pemda Buru,” ujarnya.

Untuk itu, DPRD Maluku juga diminta agar bisa menindaklanjuti hal tersebut dengan melakukan koordinasi dengan Pemprov Maluku, untuk bisa memperjelas janji visi-misi dan janji politik Gubernur Maluku.

“Itu karena tambang emas Gunung Botak Pulau Buru, menjadi harapan bagi masyarakat Buru dalamn meningkatkan kesejahteraan masyarakat Buru. Sekarang dan akan datang,” kata Lesnuusa.

Selain itu, pendemo juga meminta Gubernur Maluku memanggil Bupati Buru untuk diberi Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.

“Kami juga meminta agar Gubernur Maluku bisa memanggil Bupati Buru, untuk memberi IPR berdasarkan undang-undang dan ketentuan yang berlaku,” pungkas Lesnussa. (RHM)

Comment