by

Tokoh Adat Dukung Pengusutan Korupsi ADD Hulaliu

beritakotaambon.com – Setelah laporan kasus dugaan korupsi ADD dan DD Hulaliu dimasukan ke kantor Kejari Ambon, sejumlah tokoh negeri Hulaliu antusias mendukung proses hukum kasus dugaan korupsi tersebut.

Kepada wartawan, para tokoh masyarakat Negeri Hulaliu, masing-masing Yopi Siahaya, Yohanis Taihuttu, Abraham Tuanakotta, Yusli Leisina,Edi Tuanakotta, Enus Leisina,Etus Hatlabessy, Petrus Hatlabessy, mengatakan, terhadap laporan yang sudah dimasukan ke Kantor Kejari Ambon, diharapkan Kejaksaan punya atensi dalam pengusut kasus ini.

Baca juga: FPMK, Wujudkan Malra Destinasi Wisata Ramah Lingkungan

“Kita berharap Kejari Ambon segera tindaklanjuti laporan kami. Karena memang masalah ini sekarang menjadi buah bibir masyarakat saat ini,” ujar mereka saat menghubungi media ini, Minggu (24/10).

Kata mereka, diduga ada penyalahgunaan besar-besaran terhadap pengelolaan ADD dan DD, sehingga menyebabkan kerugian yang ditaksirkan mencapai Rp.5 miliar lebih.

“Pengelolaan ADD dan DD ini terhadap proyek-proyek di Negeri Hulaliu berjumlah miliaran, akan tetapi itu hanya hitungan sementara, untuk itu kita serahkan ke penegak hukum yang punya kewenangan dalam menangani kasus ini,” sebut mereka.

Terhadap proyek-proyek yang terindikasi terjadi korupsi, yakni, pembangunan rumah layak huni dengan biaya Rp.75 juta, untuk 5 unit rumah, fakta dilapangan, bahan atau material diberikan kepada warga penerima bantuan tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

Baca juga: Golkar MBD Target Empat Kursi di DPRD

Selain itu, kata dia, proyek pembangunan jalan setapak dengan biaya sebesar Rp.300 juta, faktanya, tidak dibangun jalan baru, namun pekerjaannya tambal sulam.

“Ada juga pembangunan WC umum dengan anggaran Rp.40 juta, faktanya dibangun hanya 1 unit WC, padahal anggarannya Rp.40 juta lebih,” bebernya.

Bukan hanya itu, lanjut dia, ada bantuan bodi ketinting yang seharusnya diberikan kepada warga yang berhak menerima, hanya saja, bantuan tersebut diserahkan salah sasaran dan berbau nepotisme.

Baca juga: Negeri Morella Harap DD dan ADD Normal

“Sementara untuk pembangunan kantor Negeri, dalam laporan pertanggungjawaban mereka menaikan harga semen, dimana yang sebenarnya per sak Rp.75 ribu, tapi dilaporan Rp.108 ribu. Bantuan kendaraaan Tosa juga di mark-up, harga sebenarnya di Diler Rp.40 juta, tapi dilaporkan Rp.100 juta,” jelasnya.

Untuk itu, tambah dia, dengan laporan yang sudah dimasukan, semoga penegak hukum dapat merespon dan menindak lanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada. (SAD)

Comment