by

Tolak Paripurna, DPRD Ambon Internal di Jakarta

beritakotaambon.com – Beberapa waktu lalu sempat memanas. Kini konflik internal di DPRD Kota Ambon mulai redam, setelah diagendakan rapat internal di Jakarta, pekan ini.

Puluhan anggota DPRD yang sebelumnya bersikeras mendesak dilakukan rapat paripurna internal DPRD, mulai memilih diam. Salah satunya Mourits Tamaela.

Agenda rapat internal biasa yang diagendakan itu, akan dilakukan di Jakarta, setelah 35 anggota DPRD ini selesai mengikuti rapat Badan Anggaran (Banggar) dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) lewat perjalanan dinas yang sementara berlangsung.

Padahal sebelumnya, Mourits Tamaela beserta 19 anggota DPRD lainnya telah menandantangani pengusulan rapat paripurna internal ke 3 pimpinan DPRD Kota Ambon. Yakni Elly Toisuta selaku Ketua DPRD, Gerald Mailoa selaku Wakil Ketua I dan Rustam Latupono selaku Wakil Ketua II.

Mourits sendiri, sempat ngamuk dan mengancam akan membuka keburukan DPRD Kota Ambon, jika 3 pimpinan DPRD tidak segera melakukan rapat paripurna internal DPRD. Karena sejak dilantik pada 9 September 2019 lalu, DPRD Kota Ambon belum pernah melakukan rapat paripurna internal.

Baca juga:
Pimpinan DPRD Didesak Bahas Temuan BPK Rp 5,3 M

Permintaan paripurna internal yang disampaikan puluhan anggota itu, bukan hanya lantaran fungsi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang sering diabaikan pimpinan DPRD. Tetapi juga membahas soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rp 5,3 miliar pada APBD Kota Ambon tahun anggaran 2020. Termasuk beberapa permasalahan lainnya, yang diduga menjadi penyebab konflik internal antara anggota dan pimpinan DPRD.

Dan hingga akhir pekan kemarin, sebagian anggota yang telah menandatangani surat pengusulan paripurna internal DPRD, justru mulai diam. Termasuk Morits Tamaela, setelah dipertemukan dengan Rustam Latupono dan Gerlad Mailola di ruangan Elly Toisuta, bersama beberapa angggota DPRD lainnya.

Dikonfirmasi media ini, Minggu (24/10), Mourits Tamaela, tidak panjang lebar saat disinggung terkait agenda rapat internal yang akan berlangsung di Jakarta pekan ini. “Belum broo,” singkat Mourits.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Ambon, Elly Toisuta, sebelumnya mengaku, pihaknya tidak akan mengagendakan rapat paripurna internal seperti yang dimintakan 20 anggota DPRD lewat tandatangan resmi yang disampaikan.

Menurutnya, tanpa paripurna internal, semua permasalahan yang terjadi di DPRD telah diselesaikan lewat fraks-fraksi. Sehingga kedepan seluruh anggota DPRD bisa bekerja sesuai tugas dan fungsi.

“Tidak ada paripurna internal, hanya rapat internal biasa nanti. Kita sengaja bahas di Jakarta setelah Banggar dan ADEKSI selesai. Karena kalau di sana (Jakarta), semua anggota kan hadir. Nanti semuanya akan didudukan,” ungkap Ketua DPRD Kota Ambon, Elly Toisuta, saat dikonfirmasi media ini, pekan kemarin.

Baca juga: 4 Terdakwa Kasus Pemalsuan Rapid Test Di Bui

Disinggung soal temuan BPK terkait Rp 5,3 miliar dalam APBD 2020, Toisuta mengaku, hal tersebut sudah dibahas. Dimana sudah dilakukan pengembalian terhadap kerugian negara.

“Itu sudah selesai dan sudah dilakukan pengembalian. Intinya, dari permasalahan yang terjadi, kita akan perbaiki semua. Dan tidak ada lagi ego-ego yang dipertahankan baik pimpinan maupun anggota. Semuanya akan dibahas di internal nanti,” pungkas Toisuta.

Diberitakan sebelumnya, Anggota DPRD Kota Ambon, Mourits Tamaela ngamuk setelah ditolak dengan kata-kata kasar oleh Wakil Ketua DPRD, Rustam Latupono terkait pengusulan rapat paripurna internal DPRD yang ditandatangani 20 anggota DPRD.

Ketua DPD Nasdem Kota Ambon ini bahkan mengancam akan membuka seluruh kedok DPRD yang selama ini menyimpang dari tugas dan fungsi yang ada.

Tak sampai disitu, Mourits bahkan bersama sejumlah anggota DPRD lainnya nyaris adu jotos dengan pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi saat melakukan rapat tertutup.

Baca juga: DPRD Ambon Diduga Rugikan Negara Rp 5,3 Miliar

Menurut Mourits, selama ini pimpinan DPRD selalu tertutup dan mengabaikan fungsi alat kelengkapan dewan yang diatur dalam tata tertib (Tatib) DPRD. Termasuk merahasiakan temuan BPK terhadap APBD 2020 sebesar Rp 5,3 miliar, yang didalamnya termasuk pengadaan makan minum 2 pimpinan DPRD yang tidak disebutkan dalam aturan.

Sehingga pengusulan yang ditandatangani 20 anggota DPRD, sebut Mourits, salah satunya untuk meminta penjelasan dari tiga pimpinan DPRD terkait temuan BPK terhadap kerugian negara Rp5,3 miliar dalam APBD 2020, yang hingga saat ini belum dijelaskan kepada puluhan anggota DPRD yang ada.

“Intinya kita akan kejar terus sampai publik tahu. Karena permintaan paripurna internal ini sudah ditandatangi 20 anggota DPRD, yang inginkan agar dilakukan paripurna internal DPRD. Salah satunya meminta penjelasan terkait temuan BPK itu. Karena harus ada pengembalian sebesar 5,3 miliar di DPRD. Ini yang harus ditelusuri, dan kita juga akan buka,” ancam Mourits, kepada wartawan, di gedung DPRD Belakang Soya, Rabu (13/10).

Sementara itu, Fraksi Perindo di DPRD Kota Ambon juga mendesak agar tiga pimpinan DPRD terbuka soal segera mengagendakan paripurna internal, fungsi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan seluruh konflik internal di DPRD yang didalamnya termasuk temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada APBD 2020 sebesar Rp 5,3 miliar.

Desakan ini merupakan tindaklanjut dari kesepakatan bersama antara 20 anggota DPRD dari beberapa fraksi, termasuk Fraksi Perindo yang telah menandatangani surat permintaan pengusulan rapat paripurna internal terhadap 35 anggota DPRD Kota Ambon yang ada, per tanggal 1 Oktober 2021 lalu.

“Sesuai surat yang kita layangkan ke pimpinan DPRD, kita mintakan untuk segera lakukan rapat paripurna internal sesuai tatib (tata tertib) DPRD. Bahwa 1/5 dari anggota itu, memungkinkan mengusulkan paripurna. Dan kita ambil itu, sudah 20 orang,” terang Sekretaris Fraksi Perindo, Johan van Capelle, kepada awak media di gedung DPRD Belakang Soya, Kamis (14/10).

Diakuinya, saat ini pimpinan DPRD telah melakukan pendekatan dengan masing-masing fraksi untuk nantinya mengagendakan rapat paripurna internal, setelah Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota Ambon kembali dari Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (Asdeksi) dari luar daerah.

“Hari ini (kemarin) semua fraksi sudah lakukan pembicaraan. Intinya kita tetap desak untuk paripurna internal. Untuk bicarakan semua hal, termasuk itu (temuan BPK). Dan sudah diiyakan setelah nantinya sekwan kembali dari Asdeksi,” sebutnya. (UPE)

Comment