by

Tolak Rencana Siswa Jadi Duta Prokes

Ambon, BKA- Komisi II DPRD Kota Ambon, menolak keras rencana Pemerintah Kota Ambon menjadikan siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai duta Protokol Kesehatan (Prokes). Rencana tersebut dinilai ngawur oleh Fraksi Perindo.

Sebab, kebijakan belajar daring (online) yang diterapkan bagi siswa-siswi selama pandemi Covid-19, justru membuat kualitas belajar menjadi menurun. Sehingga jika diberikan tanggung jawab sebagai duta prokes, proses belajar siswa di rumah makin berkurang.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Hary Putra Far-Far menilai, perencanaan untuk menjadikan siswa-siswi sebagai Duta Prokes di kota Ambon tidak melalui kajian yang matang. Bahkan belum pernah dibahas dengan DPRD Kota Ambon selaku representasi masyarakat.

“Kok anak SD dan SMP yang turun lakukan sosialisasi di lapangan, ngaur saja. Kita menolak kebijakan ini, karena belum pernah di bahas di komisi,” tegas, Far-Far saat dihubungi koran ini, Sabtu (12/12).

Wakil Ketua Fraksi Perindo ini menyebutkan, tugas siswa yang notabenenya adalah anak-anak itu harus serius untuk belajar di rumah. Dimana mereka harus mendapatkan pengawasan orang tua supaya karakter mereka dapat dibentuk dimasa sekolah virtual ini.

“Jadi bukan mereka dipakai untuk sosialisasi prokes. Mau itu sosialisasinya di depan sekolah, di jalan, di lingkungan masyarakat, kita tidak setuju. Mereka itu harus belajar untuk kembangkan karakter dan ilmu mereka,” papar dia.

Dikatakan, jika mahasiswa yang dijadikan sebagai duta perubahan perilaku, maka hal tersebut adalah tepat. Tetapi jika ingin melibatkan anak-anak yang masih kecil, maka ini kebijakan yang dianggap tiba saat tiba akal.

“Kalau mahasiswa yang jalankan itu untuk membantu tim satgas covid-19, it’s ok. Tapi kalau siswa SD, saya sebagai anggota DPRD Ambon keberatan,” ujar dia.

Mestinya, menurut Far Far, suatu kebijakan yang nantinya diterapkan di masyarakat, harus dikaji dan dibahas bersama DPRD selaku mitra pemerintah maupun representasi masyarakat. Sehingga tidak terkesan mengeluarkan kebijakan dadakan tanpa ada kajian.

“Ini bisa bikin blunder di masyarakat. Pemkot ini biasanya begitu. Tak dikaji, langsung ada kebijakan dadakan, ” tukas Far-Far.

Dia berharap, Pemkot Ambon bisa melihat lagi kebijakan tersebut. Sebab, sangat berisiko jika anak SD dan SMP dihadirkan di lingkungan masyarakat, tempat keramaian untuk mensosialisasikan kebijakan dimaksud.

Sekedar tahu, Pemerintah Kota Ambon berencana untuk menjadikan siswa SD dan SMP sebagai Duta Prokes kota Ambon. Dimana para siswa tersebut akan mensosialisasikan protokol kesehatan sebagai contoh bagi masyarakat. Namun hal tersebut sementara dikoordinasikan dengan pihak sekolah dan meminta persetujuan orang tua siswa.

Yakni jika pihak sekolah dan orang tua siswa menyetujui, maka kebijakan tersebut aka dilakukan. (UPE)

Comment