by

Total Denda Yustisi Capai 45 Juta

 

Ambon, BKA- Kendati Ambon telah kembali ke zona orange, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon lebih memaksimalkan protokol kesehatan lewat Operasi Yustisi. Tak heran, total denda dari pelanggar aturan protokol kesehatan telah mencapai Rp 45 juta, yang nantinya akan dimasukan ke kas daerah.

Penerapan razia dimaksud, dijalankan sesuai Peraturan Walikota (Perwali) nomor 25 tahun 2020, tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19.

Razia masker dan pembatasan jumlah penumpang kendaraan ini, terkahir dilakukan Sabtu (26/9) akhir pekan kemarin. Seluruh operasi yang dilakukan, bagian dari memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Yang mana melibatkan seluruh Tim Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan (GTTP) Covid-19 Kota Ambon, dan dipantau langsung oleh Walikota Ambon, Richard Lounenapessy. Razia tersebut dipandu oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Ambon, Benny Selanno beserta sejumlah kepala dinas lainnya.

Pantauan koran ini, puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Ambon yang tergabung dalam Tim GTTP ikut terjun untuk mengawal razia tersebut, yang dimulai sekira pukul 15.20 WIT di jalan dr. Soetomo, samping gereja Silo, kecamatan Sirimau.

Puluhan pengendara yang melintas di lokasi itu, diperiksa satu persatu. Mulai dari kelengkapan masker hingga jumlah muatan penumpang pada mobil angkot maupun mobil pribadi. Dimana sesuai Perwali, jumlah penumpang kendaraan tidak boleh melebihi dari 50 persen.

“Terimakasih bapak ibu, karena sudah memakai masker. Terimakasih pak supir karena tidak bermuatan lebih dari kapasitas. Jangan lupa besok kalau keluar rumah selalu gunakan masker,” pesan Selanno kepada seluruh pengendara maupun pejalan kaki yang melintas.

Terpantau, sekitar puluhan pengguna jalan yang terjaring razia tersebut. Baik yang tidak menggunakan masker maupun kendaraan bermuatan lebih dari kapasitas 50 persen. Para pelanggar itu akan ditahan STNK maupun KTP untuk ditindak.

Kelengkapan kendaraan tersebut akan dikembalikan, jika para pelanggar protokol kesehatan itu telah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Ambon, dengan kasus tindak pidana ringan. Sementara bagi pelanggar yang menolak mengikuti sidang, akan diberikan sanksi sosial berupa pushup hingga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Walikota Ambon, Richar Louhenapessy menyebutkan, dari operasi Yustisi yang telah dilakukan, denda yang dibayarkan para pelanggar protokol kesehatan telah mencapai Rp 45 juta. Seluruh denda tersebut akan dimasukan ke kas daerah.

“Dari pelaksanaan yang pertama itu, kurang lebih 54 juta, yang sudah masuk,” beber Richard, usai pimpin operasi Yustisi, Sabtu (26/9).

Dijelaskan, operasi Yustisi yang dilakukan, bukan bermaksud untuk mencapai sebuah target. Melainkan agar masyarakat lebih paham tentang pentingnya penggunaan masker dan jaga jarak dengan mentaati protokol kesehatan.

“Targetnya bukan uang, tapi uang itu, nanti kita pakai untuk belikan masker. Misalnya untuk dibagi lagi kepada masyarakat, contohnya begitu, ” ungkap dia.

Sebelumnya, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Ambon, Sirjohn Slarmanat mengaku, operasi yustisi yang diterapkan saat ini sesuai Perwali nomor 25 tahun 2020. Dan dari denda yang dibayarkan para pelanggar aturan itu, akan dimasukan ke kas daerah dan dimanfaatkan untuk penanganan Covid-19.

“Di Perwali itu sudah jelas. Seluruh pembayaran denda itu masuk ke kas daerah. Nomor rekeningnya juga sudah dicantumkan dalam surat penetapan denda administrasi itu. Pemanfaatannya juga diatur di Perwali itu, untuk penanganan Covid-19,” sebut Slarmanat.

Sesuai data yang diterima koran ini, terhitung sejak tanggal 14-24 September 2020, jumlah pelanggar yang kena razia yustisi sebanyak 492. Diantaranya moda transportasi bermuatan lebih dari kapasitas 50 persen berjumlah 259, serta pelanggaran umum dan tidak pakai masker sebanyak 233 orang.

Untuk, moda transportasi sendiri yang sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Ambon, baru sekitar 151 pelanggar. Sementara 108 lainnya belum disidangkan. Sementara pelanggaran umum dan tidak pakai masker, sudah sidangkan sebanyak 118 orang. Dan yang belum disidangkan berjumlah115 orang. (BKA-1).

Comment