by

TPP-Hutang Pihak Ketiga Kembali Dipertanyakan

Ambon, BKA- Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga hutang Pihak Ketiga yang belum juga dibayarkan Pemerintah Kota Ambon, kembali dipertanyakan Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Kota Ambon, Lucky Upulatu Nikyuluw. Pasalnya, dua hal ini dipertanyakan warga saat dirinya melakukan reses.

Reses merupakan agenda di luar masa sidang bagi setiap anggota DPRD untuk menjaring aspirasi pada daerah pemilihannya (Dapil). Reses yang dilakukan, merupakan reses masa sidang II tahun sidang 2020-2021 untuk seluruh anggota DPRD Kota Ambon, sejak tanggal 1-6 Maret 2021.

Lucky mengaku, dari reses itu ditemukan, banyak warga yang suaminya bekerja sebagai PNS maupun honorer lingkup Pemkot Ambon, turut mempertanyakan TPP yang belum dibayarkan hingga 4 bulan. Terhitung sejak bulan November, Desember 2020 dan Januari, Februari 2021.

Begitupun dengan hutang Pihak Ketiga, juga dipertanyakan sebagian warga RT.01-06/RW.08, kayu Tiga, Negeri Soya, Kecamatan Sirimau itu, yang sebagian besar merupakan jemaat Bethabara.

“Herannya, persoalan TPP dan Hutang Pihak Ketiga dipertanyakan warga saat reses. Ada sebagian warga yang suaminya PNS dan honorer. Adapula yang suaminya sebagai kontraktor yang menjalankan proyek Pemerintah Kota Ambon, tapi hingga kini mereka belum menerima pembayaran. Mereka juga sempat mempertanyakan kondisi keuangan Pemkot Ambon, apakah anggaran itu ada atau tidak. Seperti TPP yang sudah dijanjikan mau dibayar, tapi sampai Maret ini belum juga terbayar,” heran Lucky, saat menghubungi koran ini, Minggu (7/3).

Lucky yang juga Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Ambon ini menyebutkan, akan meneruskan hasil reses tersebut ke pimpinan DPRD, untuk mendisposisikan persoalan tersebut kepada komisi terkait. Sehingga nantinya akan memanggil bagian keuangan Pemkot Ambon, guna mempertanyakan keterlambatan pembayaran TPP maupun hutang Pihak Ketiga yang hingga saat ini belum terealisasi.

“Kemarin kan sudah disampaikan bagian keuangan, bahwa akan dibayarkan Februari kemarin . Tapi saya kaget, ternyata ini masih menjadi keluhan warga yang suaminya sebagai PNS dan honorer. Ini yang nantinya kita sampaikan hasil reses kita, agar apa yang menjadi aspirasi masyarakat ini bisa ditindaklanjuti. Karena dengan kondisi Covid-19 ini semua orang susah,” tandasnya.

Selain dua persoalan tersebut, sambung Lucky, adapula informasi dari kelompok atau segmen pemuda, terkait dengan perkembangan terkini di tengah-tengah pandemi Covid-19.

“Dan juga apa efek dari digitalisasi pengaruh forum zero terhadap perkembangan para pemuda di kota Ambon. Sebab pemuda kota Ambon adalah generasi penerus bangsa. Mereka perlu mendapat atensi dan perhatian serius dari Pemerintah dan DPRD Kota Ambon, sebagai rapresentasi dari perwakilan rakyat,” ucapnya.

Diakuinya, beberapa masukan telah disampaikan masyarakat setempat. Dan masukan-masukan itu, akan menjadi atensi DPRD Kota Ambon untuk bagaimana memperjuangkan keinginan dan kepentingan masyarakat, khususnya bagi kelompok pemuda di Kota Ambon.

“Kebanyakan masukan atau aspirasi selalu disampaikan ke kami. Semoga harapan yang dipercayakan dari mereka (masyarakat) itu, dapat kami terobos melalui APBD tahun 2021. Misalnya seperti upaya perubahan untuk segmen pemuda. Kami minta generasi muda segera menangkap berbagai kesempatan di setiap OPD Pemkot Ambon maupun Pemprov Maluku,” pintanya.

Sementara itu, Ketua Majelis dan Ketua Cabang Bethabara, dalam rilisnya juga merespon baik dan berterima kasih kepada Lucky Upulau Nikijuluw. Karena telah melibatkan pihaknya selaku anggota gereja dalam masa reses tersebut.

“Terima kasih kepada wakil rakyat yang sudah bisa menampung aspirasi kami. Semoga kedepan dapat menjadi wakil rakyat yang kreatif, dan selalu memengtingkan aspirasi masyarakat kota Ambon. Tuhan memberkati tugas dan tanggungjawabnya selaku wakil rakyat. Sejumlah masukan yang telah disampaikan, semoga kedepan bisa membantu kita,” harapnya.

Sekedar tahu, reses tersebut dihadiri Angkatan Muda Bethabara, Ketua Majelis Jemaat Bethabara, dan Panitia Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) Klasis Kota Ambon. (UPE)

Comment